Waduh! Gegara Pelantikan 88 Pj Daerah, Jokowi dan Mendagri Digugat Oleh Cucu Bung Hatta di PTUN

Gustika dkk juga meminta agar majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan pelantikan 88 penjabat kepala daerah dibatalkan atau tidak sah.

Karena mengamdung unsur penyalagunaan kekuasaan karena dilakukan tanpa terlebih dahulu menerbitkan peraturan pelaksana.

Para tergugat menial tindakan pemerintahan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

PTUN Jakarta diminta memerintahkan Jokowi untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) UU 10 2018.

BACA JUGA:Heboh Pria Berpeci di Pesantren Menolak Dievakuasi dari Erupsi Semeru, Ngotot Santri jadi Tanggungjawabnya: Itu Urusan Saya

BACA JUGA:Mesti Tahu, Tanpa Disadari 8 Makanan Ini Bisa Jadi Penyebab Bau Badan

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat (PJ) kepala daerah untuk sejumlah daerah. Misalnya pada Juli lalu, Mendagri melantik 36 PJ kepala daerah antara lain untuk Aceh, Banten dan Gorontalo. Para PJ kepala Daerah menist kekosongaon kekuasaan hingga ada kepala daerah definitif hasil pilkada serentak 2024.

Berikut petitum lengkap gugatan Gustika dkk:

Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Menyatakan Tindakan Pemerintahan Berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) oleh TERGUGAT I yang tidak melakukan serangkaian tindakan pemerintahan untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari keberlakuan Pasal 201 ayat (9), (10), dan (11) UU No. 10 Tahun 2016.

BACA JUGA:Bagaimana Postur Tubuh yang Dianggap Ideal? Simak 4 Posisi Penting yang Harus Diketahui

BACA JUGA:Bukti Dasyatnya Guncangan Gempa Bumi di Garut, Air Kolam Ini Mendadak Viral

Sebagaimana dimandatkan ketentuan Pasal 205 C UU No. 10 Tahun 2016, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, tertanggal 20 April 2022 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022 merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);

Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa melakukan serangkaian tindakan mengangkat dan melantik 88 (delapan puluh delapan) Pj (Penjabat) Kepala Daerah: Pj (Penjabat) Gubernur Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang, Pj (Penjabat) Walikota sebanyak 16 (enam belas) orang, dan Pj (Penjabat) Bupati sebanyak 65 (enam puluh lima) orang selama kurun waktu sejak 12 Mei 2022 sampai dengan 25 November 2022 yang berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

BACA JUGA:Punya Jumlah Suara Besar, Kemendagri Ajak Penyandang Disabilitas Untuk Ikut Serta Pemilu 2024

Sumber: