Apa Keuntungan Penerapan e-budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan? Kurangi Risiko Korupsi Hingga Memudahkan Evaluasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Penerapan sistem e-budgeting telah dilakukan pemerintah, kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir.

Sistem e-budgeting diterapkan untuk pengelolaan keuangan, termasuk pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan e-budgeting tersebut masyarakat atau mitra lembaga pemerintahan dapat mengakses pengelolaan anggaran, seperti melalui perencanaan dan proses RKPD.

BACA JUGA:KUR BCA 2023 Dengan Plafon Hingga Rp 500 Juta Dibuka, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya

E-budgeting memberikan kemudahan pengawasan eksternal, sehingga masyarakat dapat memahami proses penyusunan APBD secara lengkap hingga adanya transparansi penggunaan anggaran dalam pemerintah.

Apa Keuntungan Penerapan e-budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan? 

Dalam mengurainya, tentu banyak manfaat atau keuntungan didapat dalam penerapan e-budgeting dalam pemerintahan.

Namun untuk menjelaskan lebih lanjut apa Keuntungan Penerapan e-budgeting dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, maka perlu terlebih dahulu mengetahui artinya.

E-budgeting yaitu penerapan anggaran berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Apa keuntungan penerapan ebudgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan menekan potensi penyelewengan atau korupsi.

BACA JUGA:Terbaru! KUR BNI 2023 Tersedia Plafon Rp 100 Juta Tanpa Agunan dan Cicilan 60 Bulan, Pengajuannya Bisa Online

Memang e-Budgeting dapat digunakan untuk kepentingan kelompok maupun pribadi. Selain mempermudah dalam menyusun anggaran, e-budgeting diharapkan dapat melindungi pelaksanaan anggaran dan dapat memberikan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Sedangkan melalui artikel ini, lebih ditekankan pada keuntungan penerapan e-budgeting bagi pemerintahan. 

E-budgeting memungkinkan pemerintah untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan akses yang mudah kepada para pemangku kepentingan, seperti stakeholder, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Sumber: