RUU KUHAP Disahkan Masuk Prolegnas 2025, Komisi III DPR Jamin Transparansi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi III DPR RI resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. 

RUU ini menjadi pembaruan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang telah berlaku lebih dari 44 tahun.

BACA JUGA:Anggotanya Jadi Tersangka Kasus Pangan Kadaluwarsa, Sekdis Pol PP Tangsel Belum Pecat A

BACA JUGA:Megawati Hangestri Dipromosikan Manisa BBSK: Dia Bintang yang Bersinar

Penetapan ini sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor 64/DPR RI/1/2024-2025 yang menetapkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1981 sebagai prioritas. 

Komisi III DPR RI telah melakukan serangkaian tahapan sejak keputusan internal tanggal 23 Oktober 2024 hingga kini.

Komisi III juga telah menyerap masukan dari 56 pihak, terdiri dari para ahli, akademisi, organisasi advokat, praktisi hukum, mahasiswa, hingga berbagai kelompok masyarakat. 

BACA JUGA:Tarif Impor 32 Persen Trump ke RI Direspons, BRICS Tak Tinggal Diam

BACA JUGA:Polda Metro Bongkar Kasus Peredaran Pangan Kadaluwarsa, Anggota Satpol PP Tangsel Jadi Tersangka

"Jumlah 56 pihak yang menyampaikan aspirasi kepada Komisi III sebelum dimulainya pembahasan Undang-Undang ini merupakan rekor baru," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam rapat, Selasa 8 Juli 2025.

RUU KUHAP ini telah disampaikan DPR RI kepada Presiden RI melalui surat No. B/2651/LG01/02/2025, dan Presiden telah merespons dengan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya melalui surat No. R-19/Pres/03/2025.

Habiburokhman menyatakan bahwa penyusunan RUU KUHAP merupakan langkah penting dalam menciptakan supremasi hukum nasional dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang profesional serta akuntabel.

BACA JUGA:DPR Desak Kemenhub Investigasi Tenggelamnya KMP, Soroti Kelayakan Mitigasi Tempat Wisata

BACA JUGA:Kepercayaan Investor Global Menguat, Transformasi Jadi Fondasi Daya Tarik Saham BBRI

Sumber: