Anies Baswedan Sentil Sistem PPDB: Ada Ketidaksesuaian Jumlah Kursi dengan Jumlah Siswa!

JAKARTA, DISWAY.ID - Bakal Calon Presiden (Bacapres), Anies Baswedan mengaku dirinya tidak ingin ikut campur dengan perdebatan soal sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Hal tersebut disampaikannya langsung saat ditemui dalam acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 Juli 2023.

Bahkan dia menyebutkan, perdebatan soal PPDB itu bermula karena adanya ketidaksamaan antara jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah murid yang ada. 

"Gini, saya tidak mau terlibat langsung dalam perdebatan soal PPDB. Tapi saya ingin ajak kita melihat apa sih akar permasalahannya? Sehingga terjadi percakapan-percakapan seperti ini?," ujar Anies Baswedan kepada awak media. 

BACA JUGA:Siswi Berprestasi Tak Lolos PPDB SMAN 9 Tangsel, Kini Syok dan Mengurung Diri

"Akar permasalahannya adalah jumlah bangku yang tersedia dengan jumlah siswa yang tidak sama. Betul ya. Nah inilah yang harus kita selesaikan," lanjutnya. 

Oleh sebab itu, Anies Baswedan menyarankan kepada pemerintah untuk memastikan sekaligus menyamakan terlebih dahulu jumlah bangku dengan jumlah siswanya. 

"Kita Indonesia harus memastikan jumlah bangku SD kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMP kelas 1 sama dengan jumlah bangku SMA dan SMK kelas 1. Kalau jumlah bangkunya sama, insya Allah persoalan-persoalan seperti ini akan bisa terselesaikan," kata Anies Baswedan. 

"Selama akar masalah itu belum selesai kita akan selalu ketemu dengan problem seperti ini karena isunya adalah bangku yang terbatas," sambungnya. 

BACA JUGA:Jangan Tertipu! Pendaftaran Sertifikasi Halal Cuma Lewat Dua Aplikasi Ini

Diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi data terkait polemik kasus PPDB jalur zonasi. 

Menurut Muhadjir, perdebatan soal PPDB itu seharusnya bisa diselesaikan di tingkat daerah.

"Kalau kita lihat level kasusnya masih sporadis ya. Saya sudah punya data, ya ndak banyak-banyak amat kasusnya itu, hanya memang menyebar hampir seluruh daerah ada kasus, dan itu kan mestinya bisa diselesaikan di masing-masing daerah, tidak perlu sampai tingkat pusat. Tapi nanti akan kita evaluasi lah paling terakhir," jelas Muhadjir, Selasa, 18 Juli 2023.

Bahkan, Muhadjir juga meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam merencanakan PPDB. Hal itu dikarenakan, kata Muhadjir, perencanaan sudah bisa dilakukan setahun sebelumnya.

Sumber: