Profesi Korban Pinjol Ilegal Terbanyak Dibeberkan OJK

Profesi Korban Pinjol Ilegal Terbanyak Dibeberkan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat korban pinjaman online (Pinjol) ilegal di Indonesia mayoritas merupakan guru, korban PHK, hingga ibu rumah tangga.-Youtube-

JAKARTA, DISWAY.ID - Profesi korban pinjol ilegal terbanyak dibeberkan OJK, di mana mereka mayoritas merupakan guru, korban PHK, hingga ibu rumah tangga.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), korban pinjaman online (Pinjol) ilegal ini berdasarkan hasil survei independen.

"Kalau kita lihat, kalau pinjol ilegal ini, ada salah satu survei independen korbannya itu nomor satu paling banyak guru, kasihan ya," jelas Friderica Widyasari selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BACA JUGA:Gak Pakai Lama, Pemalak Sopir Truk di Tomang Ditangkap Saat Sedang Ngopi di Sekitar TKP

BACA JUGA:Tumbuh Signifikan, Volume Trade Finance BRI Capai Rp341 Triliun Dalam 7 Bulan

Friderica mengungkapkan bahwa selain itu ada juga korban PHK, jadi orang yang butuh, terus ibu rumah tangga.

"Jadi itu kasihan banget, sangat rentan," jelas Friderica Dalam webinar Kominfo dengan tema 'Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital', Senin, 21 Agustus 2023.

Friderica mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan sosialisasi.

BACA JUGA:Penelitian Baru: Tidur Hanya 5 Jam Semalam dapat Jadi Penyebab Kematian Dini, Singkirkan Gadget di Ranjang!

BACA JUGA:Lebih dari 200 Ribu Warga Kena Modus Penipuan di Facebook, Menteri Digital Thailand Gugat Meta

Salah satunya di Padang, Sumatera Barat dengan tajuk 'Desaku Cakap Keuangan'.

"Kita masuk ke desa-desa untuk memberikan ketahanan, pengetahuan tentang keuangan kepada masyarakat desa. Supaya mereka tidak cuma bisa paham tetapi juga mengakses, mereka terinklusi, bisa menggunakan untuk kesejahteraan mereka," ungkapnya.

Ia mengatakan OJK telah masuk ke desa-desa untuk memberikan ketahanan dan pengetahuan tentang keuangan kepada masyarakat desa supaya mereka tidak cuma paham tapi juga mengakses.

"Dan mereka terinklusi bisa menggunakan untuk kesejahteraan mereka tapi juga terhindar dari berbagai penipuan investasi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: