Hoax Persoalan Pulau Rempang Bertebaran di Medsos, Isu SARA Leluasa Provokasi untuk Diskreditkan PSN

JAKARTA, DISWAY.ID -- Minimnya upaya diseminasi pemerintah dalam mengkomunikasikan duduk permasalahan Rempang Eco City ke publik menjadi sorotan.

Kondisi ini bahkan membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional (PSN) tersebut.

Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha pun menyarankan seharusnya pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang.

BACA JUGA:Komnas HAM Ungkap Alasan BP Batam Tak Bisa Pindahkan Lokasi Pembangunan Proyek Rempang Eco City

Jika dibiarkan, Tuhu mengatakan, hal itu akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," ujar Tuhu di Jakarta, Sabtu 23 September 2023.

Melalui cara persuasif, lanjut Tuhu, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.

"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

BACA JUGA:Alasan Komnas HAM Minta Menteri ATR/BPN Tak Terbitkan HPL di Pulau Rempang

Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa jika sekarang ini sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional.

Sebab, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang." ujarnya.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

BACA JUGA:Komnas HAM Temukan Selongsong Gas Air Mata di Atap hingga Halaman Sekolah SD Pulau Rempang

Sumber: