Soroti Janji Capres-Cawapres, IEF Harap Ada Kebijakan Pajak Konkret

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research soroti janji kebijakan para Capres dan Cawapres yang mereka rencanakan ketika terpilih.

Direktur Eksekutif  Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat mengatakan para kandidat Capres dan Cawapres diharapkan memiliki program dan kebijakan yang konkret untuk memajukan perpajakan di Indonesia.

“Para capres dan cawapres sudah mulai membocorkan gagasan mereka dan semua memasang target pembangunan yang tinggi. Namun, mereka belum merinci secara jelas dari mana sumber dana pembangunan  itu berasal,” katanya kepada awak media, Selasa 21 November 2023.

BACA JUGA:Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi Sidang Umum UNESCO

Diungkapkannya, pihaknya menyoroti program makan siang gratis bagi kalangan kurang mampu yang disodorkan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut bersumber dari pungutan pajak. Meskipun menyinggung soal kebocoran penerimaan pajak, tim Prabowo tidak menyebut secara rinci dari mana sumber penerimaan pajak tersebut akan diambil.

 “Tanpa pemaparan langkah yang konkret maka publik akan menilai program-program itu hanya retorika belaka,” ujarnya.

Selain itu, dirinya mencontohkan mengenai data terbaru jumlah penduduk miskin Indonesia menurut catatan BPS  adalah sebesar 25,90 juta orang. 

"Jika diasumsikan setiap orang mendapatkan jatah makan siang senilai 15 ribu maka dalam setahun pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran Rp 139,8 triliun setahun," tuturnya.

BACA JUGA:Firli Merasa Jadi Korban Kasus Pemerasan, Pengacara: Bukan SYL yang Buat Laporan Itu!

“Ini baru makan siang saja, belum soal urusan stunting, subsidi pendidikan dan lainnya,” tambahnya.

Ariawan juga menyoroti wacana pemisahan DJP dari Kemenkeu juga pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) yang ditawarkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut Ariawan, hal itu bukanlah akar masalah penerimaan pajak sebenarnya. Alih-alih membangun wacana pemisahan lembaga, Ariawan meminta setiap capres-cawapres mampu menawarkan jalan keluar bagi masalah perpajakan yang sudah terlihat jelas selama ini.

Apalagi, langkah reformasi pajak yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir untuk memperluas basis pajak pun belum berdampak pada peningkatan rasio pajak (tax rasio). Menurut Ariawan, selama 10 tahun terakhir tetap rendah dan tidak seimbang dengan peningkatan kinerja PDB.

Sumber: