Soroti Investasi di Rempang, NCW: Suara Rakyat Indonesia Bukan Lagi Suara Tuhan

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna menyoroti investasi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang tak memerhatikan rakyat kecil. 

Hanifa menilai ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan sudah tak berlaku lagi pada iklim demokrasi Indonesia belakangan ini. 

BACA JUGA:Warga Rempang Ungkap Utusan MEG Bak Preman Main Ukur Lahan, Bawa Golok Ngaku Mau Masuk Hutan

BACA JUGA:Total Investasi Pembangunan IKN Senilai Rp 41,4 Triliun

Hal itu lantaran dihiraukannya suara dalam menyampaikan pendapat yang justru diabaikan. 

"Jika kondisi politik yang terjadi di Indonesia saat ini digambarkan oleh media asing sebagai rezim penguasa pengusaha atau oligarki yang mendukung lahirnya nepo baby atau bayi nepotisme pada pesta demokrasi 2024," ujar Hanif kepada wartawan, Jakarta, Kamis 28 Desember 2023. 

Menurut Hanif, kepentingan rakyat saat ini tidak menjadi fokus utama bagi penguasa. Mereka, kata dia, lebih mengutamakan langgengnya kekuasaan dibandingkan mengurus rakyat miskin dan pengangguran yang semakin meningkat. 

Menurut Hanif, pihaknya berulang kali menyoroti ketidakpedulian pemerintah terhadap tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kelaparan, dan hukum yang tebang pilih. Lalu, permasalahan investasi yang tidak terarah, pajak yang memberatkan rakyat, korupsi merajalela dan hilangnya etika dalam berpolitik belakangan ini. 

BACA JUGA:Jokowi: Belum Ada Investasi Asing yang Masuk IKN

BACA JUGA:Menteri Investasi Izinkan TikTok Kolaborasi dengan Perusahaan Lokal

NCW menyoroti rakyat sudah mulai apatis dengan sikap pemerintah yang dinilai sudah tak merakyat dan cenderung fokus kepada suksesi calon tertentu. 

“Sudah tidak ada sense of belonging ini, rakyat seperti ditelantarkan memikirkan nasib mereka masing-masing. Sudah tidak selaras dengan Nawacita," kata dia. 

Keberlangsungan investasi di IKN dan berbagai proyek strategis nasional (PSN), kata Hanif, saat ini seperti berada di pinggir jurang yang sewaktu-waktu bisa terjun bebas, dan dikhawatirkan akan membebani APBN dan kekurangan negara nantinya. Dari sekian banyak PSN yang sedang berjalan saat ini, ada beberapa yang tidak berjalan dengan baik karena masih bermasalah dengan pembebasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh rakyat atau korporasi. 

Masalah pembebasan lahan, menurutnya merupakan permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah dan rakyat yang lahannya masuk dalam masterplan PSN.

Sumber: