UNHAN dan IPSI Dorong Modernisasi Pertahanan Komprehensif di Indo-Pasific

Secara spesifik, dibutuhkan Maritime Strategic Command (MSC) dibawah koordinasi bersama K/L yang terlibat, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan akses telekomunikasi internet dan satelit langsung kepada seluruh pangkalan TNI AL. 

Terkait keamanan di Papua, FGD menyampaikan bahwa meskipun sifatnya low-intensity conflict, Pemerintah RI seolah terjepit diantara dua pilihan untuk resolve atau manage the conflict. 

Hal ini kemudian membuat Pemerintah seolah menjadi gamang dalam diplomasi di wilayah Pasifik Selatan, khususnya terhadap negara-negara yang selalu melegitimasi ideologi Papua merdeka dengan pendekatan solidaritas Melanesia. 

BACA JUGA:Menteri Pertahanan China Li Shuangfu Menghilang, Dubes Amerika untuk Jepang: Kabinet Xi Jinping Mirip Novel Agatha Christie

Untuk itu, FGD menyarankan agar Pemerintah lebih berani menerapkan kebijakan terukur di wilayah Pasifik Selatan seperti evaluasi kerja sama teknik yang saat ini ada. 

Secara domestik, pendekatan berbasis sosio-kultural masyarakat seperti reliji dan adat, serta peningkatan kapasitas melalui pendidikan vokasi dan adanya kuota khusus beasiswa Pemerintah untuk pemuda Papua yang bersekolah di luar negeri patut dipertimbangkan.  

Isu lainnya adalah kerentanan Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS). 

BACA JUGA:Mengenal Rustem Umerov, Menteri Pertahanan Baru Ukraina dari Kalangan Muslim

Panelis mengingatkan bahwa sebagai wilayah theatre of power antara AS dan RRT, LTS adalah security red zone yang perlu perhatian serius Pemerintah. 

Perlombaan senjata di kawasan ini antara AS dan RRT meningkatkan potensi meletusnya perang terbuka, bahkan perang nuklir. 

Indonesia perlu melihat kembali strategi mitigasi bencana nuklir yang dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi terkini, termasuk dalam hal penanganan pengungsi akibat radiasi nuklir. 

BACA JUGA:Bamsoet Singgung Perang Rusia-Ukraina Isyarat Pertahanan Negara Indonesia Harus Holistik

FGD juga berpandangan bahwa RRT yang memiliki kecenderungan intrusif perlu diantisipasi perkembangan dan kebijakannya. Salah satunya melalui penguatan teknologi militer Indonesia. 

Meski teknologi militer RRT belum battle-field proven, tidak dapat dipungkiri bahwa RRT memiliki sejumlah teknologi militer terkini. 

Karenanya, FGD merekomendasikan penguatan teknologi pertahanan melalui program Deftech 5.0. 

Sumber: