Kubu Anies Baswedan Tak Setuju dengan Pembangunan Tanggul Raksasa Giant Sea Wall: Merusak Ekosistem Laut

Kubu Anies Baswedan Tak Setuju dengan Pembangunan Tanggul Raksasa Giant Sea Wall: Merusak Ekosistem Laut

Calon Presiden dari koalisi perubahan, Anies Baswedan berkomitmen untuk membangun pemerataan terhadap 40 kota.-Disway.id/Anisha Aprilia-

JAKARTA, DISWAY.ID -- Calon Presiden dari koalisi perubahan, Anies Baswedan berkomitmen untuk membangun pemerataan terhadap 40 kota.

Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, Ahmad Nur Hidayat mengatakan hal ini lebih baik dibandingkan dengan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

"Saat ini Pak Anies saya kira akan konsisten memprioritaskan aspek pemerataan dibandingkan hanya bicara pesisir pantai utara," kata dia di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.

BACA JUGA:Rayakan Ulang Tahun ke-31, Zayn Kolaborasi dengan Trio Hip Hop Pakistan 'Aur' Lewat Single Berbahasa Hindi 'Tu Hai Kahan'

BACA JUGA:Penampakan Jet Tempur AS-Inggris Kala Luncurkan Rudal Tomahawk ke Houthi di Yaman Barat

Diketahui, tanggul itu sendiri dibangun dengan tujuan agar kawasan tersebut tidak tenggelam di tengah naiknya permukaan air laut.

Proyek tersebut sempat ditolak oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2018 lalu. Ahmad sependapat dengan keputusan Anies tersebut. 

Menurutnya, proyek tanggul raksasa itu justru akan menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut dan pelestarian lingkungan.

“Saya kira ini ada banyak hal yang akan merusak ya dari proyek ini terutama adalah lingkungan,” ujarnya.

BACA JUGA:Alasan Yamaha Gunakan Mesin 155 di Lexi LX, Mesin 125 cc Langsung Diskontinu

BACA JUGA:Tutup Tahun 2023 dengan Kinerja Positif, Pelindo 2 Berhasil Naikkan Arus Peti Kemas Sampai 5,8 Juta Box

Selain itu, kata dia, program tersebut juga akan menghilangkan potensi mata pencaharian nelayan tradisional di pesisir pantai.

“Kalau ada giant itu kan nelayan-nelayan kita yang tradisional yang harusnya bisa melaut kapanpun itu kan enggak bisa lagi leluasa, dia harus punya kayak tempat tempat khusus yang belum tentu dekat sama wilayah mereka,” ungkapnya.

Ia menegaskan Jakarta tak perlu membangun program tersebut untuk menangani permasalahan banjir.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: