Ridwan Kamil Respons PDIP Usai Dilaporkan ke Bawaslu Menyusul Dugaan Praktik Money Politics di Tasikmalaya

JAKARTA, DISWAY.ID -- Ridwan Kamil dilaporkan PDIP ke Bawaslu terkait dugaan kampanye terselubung di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Merespons laporan tersebut Ridwan Kamil menyampaikan hak jawabnya di Instagram, Jumat, 19 Januari 2024.

Ada tiga poin jawaban Ridwan Kamil menyusul laporan atas dugaan kampanye terselubung di Tasikmalaya.

BACA JUGA:Jadi Tersangka Penyebaran Hoax, Pegiat Medsos Palti Hutabarat Terancam 12 Tahun Penjara

Pertama eks Gubernur Jawa Barat itu mengatakan hadir sebagai undangan acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa Tasikmalaya.

Di sana, kata Kang Emil, sapaan akrabnya, hanya memaparkan visi misi program calon pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"1. Saya hadir di acara Jambore Badan Permusyawaratan Desa Tasikmalaya dalam kapasitas sebagai UNDANGAN untuk memaparkan visi misi desa dari paslon 02, sebagai ketua TKD. Ya saya paparkan lah," kata Ketua TKD Prabowo-Gibran di Jawa Barat itu.

Pada poin 2, Ridwan Kamil menyangkal adanya aparatur sipil negara (ASN) desa dalam pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABDSI).

BACA JUGA:Satgas Anti Mafia Bola Serahkan 7 Tersangka Pengaturan Skor ke Kejari Sleman

"2. Yang mengundang adalah pengurus PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia). BPD ini perlemen desa. Golongan dari tokoh-tokoh politik desa. Bukan aparat atau ASN desa," tulisnya.

Tak berhenti situ, Ridwan Kamil juga membantah melakukan politik uang di acara tersebut.

Menurutnya praktik monet politics haram hukum. Ridwan Kamil mengklaim ia hanya bagi-bagi hadiah untuk lomba joget gemoy.

"3. Tidak ada bagi-bagi money politik. Haram hukumnya. Yang ada adalah pembagian hadiah bagi lomba joget gemoy, yg dibagikan hadiahnya dari atas panggung," tukas Ridwan Kamil.

BACA JUGA:Tampan dan Memesona, Lee Jun Young Haus Kekuasaan di The Impossible Heir

Sumber: