AHY Tolak Pengajuan Hak Angket: Lebih Baik Mulai Rekonsiliasi Bangsa

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait wacana pengajuan hak angket DPR RI soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurutnya, tidak ada urgensinya untuk melakukan hak angket.

"Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan," kata AHY kepada awak media, Senin, 26 Februari 2024.

BACA JUGA:Mahfud MD Bicara Soal 'Tenaga Besar, Nafsu Kurang': Penggugat Marah-marah Tapi Tak Punya Bukti

BACA JUGA:AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas Jadi Model Hubungan Tokoh Bangsa

Namun, ia menegaskan Partai Demokrat tetap menghargai jalan politik yang ditempuh oleh masing-masing pihak.

AHY berharap usai Pemilu dan memasuki masa transisi pergantian pemerintahan, dipergunakan untuk kembali merajut kebersamaan.

"Tentu namanya pertempuran politik menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, belum bisa mencapai targetnya, saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar dia.

BACA JUGA:Pemerintah Kerajaan Inggris Siap Dukung IKN Jadikan Ibu Kota Dunia untuk Semua

BACA JUGA:Benarkah Buah Jeruk Baik Buat Penderita Diabetes? Begini Faktanya

"Agar Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca-pemilu ini dalam urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini jadi waktu yang penting, transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik," tambahnya.

Sebagai informasi, wacana pengajuan hak angket tersebut berawal dari Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang menyarankan agar partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

BACA JUGA:Hasil LaLiga Spanyol: Sergio Ramos Comeback ke Bernabeu, Real Madrid Tetap Jadi Pemenangnya

Sumber: