Antisipasi Calo Tiket di Terminal Tanjung Priok, Dishub Minta PO Koordinasi dengan Petugas Jelang Mudik 2024

JAKARTA, DISWAY.ID-- Calo pembelian tiket bus biasanya terjadi setiap puncak arus mudik lebaran 2024. Meski begitu, Achmad Suhiyat S.Sos selaku Kepala Komandan Regu Dinas Perhubungan Terminal Tanjung Priok punya cara untuk mencegah hal itu menjamur.

Salah satunya dengan cara bangun koordinasi antara Perusahaan Otobus (PO) dengan petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. 

BACA JUGA:Terminal Tanjung Priok Kerahkan 145 Armada Bus dengan Ragam Rute Sambut Mudik Lebaran 2024

Dengan begitu, Achmad Suhiyat S.Sos menilai kalau hal tersebut dapat memberantas praktik calo tiket saat mudik lebaran.

Achmad Suhiyat S.Sos selaku Kepala Komandan Regu Dinas Perhubungan Terminal Tanjung Priok-Foto/Hasyim-

"Dengan demikian, saya menghimbau kepada seluruh PO untuk berkoordinasi dengan petugas terutama Dinas Perhubungan ataupun unsur dinas-dinas yang terkait dalam memberantasi praktek-praktek calo," tuturnya saat ditemui wartawan Disway.id di Terminal Tanjung Priok, Kamis 28 Maret 2024.

BACA JUGA:Prediksi Puncak Arus Mudik di Terminal Kalideres Terjadi H-3 Lebaran, PO Bus Sinar Jaya Paling Diburu Pemudik

"Yang utama contohnya tiket melambung tinggi kepada masyarakat yang sedang ingin menjelang momen-momen seperti ini (mudik lebaran 2024)" sambungnya.

Adapun tiket bus yang paling banyak diburu oleh masyarakat saat mudik lebaran 2024 kata Achmad Suhiyat S.Sos masih didominasi sekitar Pulau Jawa yakni seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Antara lain untuk saat ini ada Jawa Tengah dan Jawa Timur," jelasnya.

Sayangnya, untuk tiket bus yang melayani rute Pulau Jawa di Terminal Tanjung Priok dibatasi jumlahnya. 

BACA JUGA:Pesan Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen, Pemudik Pulang Kampung Naik Bus Harus Selalu Waspada

Terutama, pada tiket perjalanan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan.

"Untuk tiket ini untuk sementara dibatasi ya, terutama yang gratis dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Perhubungan itu berdasarkan kuota," pungkasnya.

Sumber: