BKKBN: Bonus Demografi Berakhir 2035, Tantangan Indonesia Hadapi Population Ageing

JAKARTA, DISWAY.ID - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengungkapkan bahwa Indonesia sebenarnya telah meninggalkan bonus demografi sejak 2020.

Periode bonus demografi ini diperkirakan akan berakhir pada 2035 sehingga pendapatan per kapita harus meningkat signifikan sebelum tahun tersebut.

BACA JUGA:Hari Sumpah Pemuda, Jokowi: Manfaatkan Bonus Demografi Guna Majukan Bangsa

BACA JUGA:Viral Pil KB Picu Kanker Payudara, Kepala BKKBN Ingatkan Jangan Asal Minum dan Wajib Periksa

"Setelah (tahun 2035), bebannya berat. Ingat kita akan memasuki population ageing," ungkap dr Hasto di Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan BKKBN dan Kick-Off Bakti TNI Manunggal Bangga Kencana Kesehatan pada Selasa, 14 Mei 2024.

Ia menjelaskan, population ageing nantinya meliputi orang tua tidak produktif dengan rata-rata pendidikan menengah ke bawah.

Di samping itu, populasi perempuan juga lebih banyak daripada laki-laki yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan ekstrem.

"Pengalaman saya sebagai Bupati Kulonprogo, daerah dengan kemiskinan ekstrem selalu diwarnai janda-janda tua dan fakir miskin," katanya.

BACA JUGA:BKKBN Beri Bantuan Alat Laparoskopi, 430 Akseptor KB Tubektomi di RS Gading Medika Bengkulu Sepanjang 2023

BACA JUGA:BKKBN Sosialisasi Penurunan Stunting Anak, Hamil di Atas Usia 35 Tahun Berisiko Tinggi

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi arus utama pembangunan agar para perempuan yang mendominasi populasi ini termasuk golongan produktif. Dengan adanya bonus demografi ini, Hasto mengingatkan adanya ancaman misdemografi. Menurutnya, tercapainya bonus demografi tergantung pada generasi muda.

"Ketika adolescent (generasi muda) tidak putus sekolah, tidak menganggur, tidak hamil di usia muda, kematian ibu dan bayi rendah, kita bisa mencapai bonus demografi," tandasnya.

Sementara itu, pihaknya mencatat saat ini kematian ibu masih di angka 189 per 100.000 melahirkan. Sedangkan pemerintah menagetkan di tahun 2030 angka tersebut turun hingga 70 per 100.000 ibu melahirkan.

Sementara kematian bayi tertinggi berada di NTT, Papua, dan Maluku.

Sumber: