PPP, Hanura, dan Perindo Tetap Setia Dengan PDI Perjuangan, Megawati: Begitulah Tata Krama Yang Seharusnya

PPP, Hanura, dan Perindo Tetap Setia Dengan PDI Perjuangan, Megawati: Begitulah Tata Krama Yang Seharusnya

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik pada pembukaan Rakernas ke-5 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara-Dokumentasi PDI Perjuangan.-

JAKARTA, DISWAY.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Perindo dipastikan tetap setia dengan PDI Perjuangan meski Pemilu 2024 telah berakhir.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik pada pembukaan Rakernas ke-5 PDI Perjuangan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024.

BACA JUGA:Djarot Beberkan Alasan Tak Undang Jokowi dan Gibran di Rakernas PDI Perjuangan

BACA JUGA:Mardiono Tak Tampak di Rakernas PDI Perjuangan ke-5, Sandiaga Uno: InsyaAllah Datang

Dihadapan para kadernya, Megawati mengaku senang dengan kesetiaan yang diterima oleh ketiga partai politik yang sebelumnya sempat menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu.

Bahkan menurutnya, itu adalah tata krama politik yang seharusnya diterapkan pada dunia perpolitikan di Indonesia.

"Tetapi tentu saya ingin menanyakan, bapak bertiga (PPP, Hanura, dan Perindo) bagaimana? Saya masih terus mau ikut sama PDI Perjuangan," cerita Megawati Soekarnoputri dihadapan para kadernya.

"Untuk itu saya tentunya sangat berbesar hati dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena sebetulnya harusnya begitulah tata krama yang namanya di negara kita ini," sambungnya.

BACA JUGA:Tokoh Politik Mulai Ganjar Pranowo Hingga Sandiaga Uno Hadiri Rakernas PDI Perjuangan ke-5

BACA JUGA:Rakernas PDIP : Bahas Langkah Konsolidasi, Persiapan Pilkada Serentak & Sikap Politik Partai

Selain itu, Megawati Soekarnoputri juga menjelaskan terkait sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem Presidensial bukan parlementer.

Dengan sistem tersebut, maka menurut Megawati, tidak ada koalisi dan oposisi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

"Dalam sistem ketatanegaraan kita boleh tanya kepada pak Mahfud, sistem kita adalah presidential sistem, bukan parlementer," kata Megawati.

"Jadi sebetulnya kita ini tidak ada koalisi, lalu oposisi jadi memang agak susah sebetulnya. Karena, kalau tidak ikut, lalu apa ya? Jadi saya bilang kepada mereka bertiga, kerjasama," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: