IKN Jadi Daerah Endemi Malaria, Angka Positivity Rate 12 Persen

JAKARTA, DISWAY.ID – Wilayah Ibukota Nusantara (IKN) merupakan wilayah yang dikelilingi oleh hutan sehingga malaria masih menjadi ancaman.

Sebagian wilayah di IKN merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi satu-satunya kabupaten endemi tinggi malaria di luar wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Papua Barat, dan Sumba.

Meski tidak seluruh wilayah Kab. PPU, seperti Sepaku (lokasi IKN), terjadi penularan kasus malaria, potensi adanya kasus malaria masih cukup besar.

BACA JUGA:Ikuti Langkah Thailand, Indonesia Berencana Lakukan Uji Klinis Vaksin Malaria R21 pada Orang Dewasa

"Karena wilayah yang saat ini menjadi wilayah penularan malaria adalah di wilayah lintas batas IKN, yakni Kab. PPU, Kab. Paser, dan Kab. Kutai Barat," ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid ketika dihubungi pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Berdasarkan data Kabupaten PPU tahun 2023, Annual Paracite Incidense (API) sebesar 6,65 per 1.000 penduduk di mana seharusnya API<1.

BACA JUGA:Indonesia Urutan 2 Kasus Malaria Tertinggi, Paling Banyak di Papua

"Positivity rate 12 persen dan jumlah kasus 1.315. Kasus terbanyak berasal dari perambah hutan," beber Nadia.

Dengan besarnya risiko penularan malaria di IKN, Kementerian Kesehatan telah melakukan sejumlah upaya.

Dengan koordinasi bersama Otorita IKN, pihaknya menyusun roadmap dan taskforce menuju IKN Bebas Malaria.

BACA JUGA:Tema Hari Malaria Sedunia 2024, Ini Pesan WHO untuk Ibu Hamil dan Anak

"Bersama-sama dengan Dinkes Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Otorita IKN, dan Kementerian PUPR melakukan deteksi dini malaria bagi ara pekerja IKN secara rutin."

Sehingga, lanjut Nadia, dipastikan pekerja konstruksi IKN yang datang tidak membawa parasit malaria (surveilans migrasi).

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinkes Provinsi Kaltim, Kabupaten PPU, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan permasalahan malaria lintas batas IKN.

"Dengan melakukan pengobatan pencegahan malaria bagi pekerja hutan, serta bagi masyarakat di sekitar wilayah hutan tersebut," tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan perusahaan swasta di wilayah IKN untuk bersama-sama memberikan akses terkait deteksi dini, pencegahan, dan pengobatan malaria.

BACA JUGA:Sinopsis Film Sengkolo: Malam Satu Suro Tayang di Bioskop 20 Juni, Kisah Kelam di Balik Kematian Mengerikan

"Mendorong dilakukannya studi/penelitian untuk membantu memastikan IKN Bebas Malaria," tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap para pemimpin di wilayah IKN dapat memastikan upaya yang dilakukan sesuai dengan permasalahan dan kerentanan yang ada.

"Memastikan tidak ada tempat yang berpotensi menjadi perindukan nyamuk anopheles, seperti drainase air yang lancar dan meniadakan tempat genangan air," katanya. 

BACA JUGA:Indonesia Wakili Asia Tenggara Cari Solusi Atasi HIV, TBC, dan Malaria

Memastikan kegiatan pengendalian vektor dan lingkungan menjadi kegiatan rutin dan terus menerus.

Dalam hal ini, pihaknya mengambil contoh kegiatan pengendalian lingkungan di PT Freeport Indonesia, Kuala Kencana, Mimika, Papua.

"Dengan upaya-upaya tersebut maka kami yakin IKN akan menjadi wilayah yang aman dari nyamuk bagi masyarakat Indonesia yang akan berpindah ke IKN.

 

Sumber: