Belum Genap 2 Tahun Kebijakan Heru Budi Hartono Dirasakan Warganya, Mulai Penataan Infrastruktur Hingga Fokus Tangani Ketimpangan Warga di Jakarta

JAKARTA, DISWAY.ID - Berbagai kebijakan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mulai dirasakan meski belum genap memimpin Jakarta selama dua tahun.

Tidak hanya penataan infrastruktur, tetapi kebijakan anggaran yang berdampak pada pengentasan kemiskinan juga berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina mengatakan, kinerja Heru selama hampir dua tahun di Jakarta cukup baik.

Hal ini mengingat tantangan besar yang dihadapi Heru di tengah kesibukannya sebagai Kasetpres RI.

Elva berkata, Heru berhasil memimpin aparatur sipil negara (ASN) dengan profesional dan tetap fokus pada pengelolaan Jakarta.

BACA JUGA:Dorong Kesetaraan Gender, Heru Budi: 57,58 Persen Pegawai Pemprov DKI Jakarta Perempuan

BACA JUGA:Tingkatkan Kualitas Hidup Perkotaan, Heru Budi Sebut Pemprov DKI Jakarta Telah Tanam 287 Ribu Pohon

"Hubungan yang lancar dengan pemerintah pusat juga merupakan salah satu prestasi penting yang patut diapresiasi," ujar Elva pada Rabu 3 Juni 2024.

Elva mengatakan, Heru telah melakukan banyak hal untuk warga Jakarta. Kebijakan yang berdampak langsung termasuk melanjutkan pembangunan kereta LRT yang sempat tersendat selama lima tahun, dan melanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT).

"Ini adalah langkah-langkah konkret yang menunjukkan komitmen beliau dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatasi masalah banjir di Jakarta," imbuhnya.

BACA JUGA:Heru Budi Bakal Minta Data ASN Pemprov DKI ke Menko PMK Terkait Pelaku Judol

BACA JUGA:Walikota Jakpus Apresiasi Pemprov DKI dalam Kegiatan Sembako Murah di Tanah Tinggi

Ketua DPW PSI DKI Jakarta ini juga memuji keinginan (political will) Heru dalam mengatasi kemiskinan. Bahkan, Pemerintah DKI mengalokasikan dana Rp 18.96 triliun untuk program tersebut, di mana dana sebesar itu tidak ditemukan di daerah lain di Indonesia.

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI. Upaya ini dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Agenda 2030 mendatang.

Sumber: