Ombudsman RI Temukan Kasus Pemalsuan Domisili di PPDB 2024, Begini Kata Heru Budi

JAKARTA, DISWAY.ID -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara, terkait Ombudsman RI yang menemukan kecurangan dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Diketahui, kecurangan itu salah satunya  terkait dengan pemalsuan domisili. Seperti Kartu Keluarga dan KTP.

Heru Budi mengatakan, bahwa dokumen pemalsuan itu belum ditemukan di PPDB Jakarta 2024.

BACA JUGA:Banyak Kecelakaan di Jalur Kereta Api, KAI Ingatkan Lagi Soal Prioritas Kendaraan

BACA JUGA:Nama Baiknya Merasa Tercemar, Dirut Garuda Indonesia Laporkan 2 Orang ke Polda Metro Jaya

Meski begitu, pihakanya akan meminta instansi terkait untuk mengatasinya jika ditemukan pemalsuan tersebut.

"Itu kan dari KTP-nya ya, di Jakarta mudah-mudahan tidak ada, kalau pemalsuan itu silakan ranah lain kan," ujar Heru di Balai Rakyat Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024.

Orang nomor satu di Jakarta saat ini beranggapan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta lebih memprioritaskan terkait memfasilitasi para peserta PPDB yang pindah domisili secara sah.

"Tapi yang terpenting adalah Pemda DKI bisa memfasilitas semuanya. Misalnya perpindahan anak, orangtuanya di Bekasi, anaknya dititipin ke saudaranya, secara aturan itu sah saja," tuturnya.

Heru menambahkan, terkait perpindahan domisili tersebut sebetulnya tidak bermasalah. Namun faktor itu berdampak pada keterbatasan bangku sekolah di Jakarta.

BACA JUGA:KPU DKI Jakarta Terima Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

BACA JUGA:Heru Budi Ungkap Kiprah Selanjutnya Usai Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

"Dari hal kependudukan tidak ada masalah kan, tapi dari hal penyediaan sekolah, kalau seperti itu banyak kan jadi masalah di Jakarta," imbuhnya.

Mantan walikota Jakarta Utara itu menyampaikan, para peserta didik yang pindah domisili ke Jakarta diakibatkan kualitas sekolah di Jakarta lebih baik dibandingkan dengan di daerahnya.

Sumber: