Harga Beras Melonjak Ternyata Bukan Karena Stok, Ombudsman Bongkar Tata Kelola Buruk, Rekomendasikan 5 Solusi

JAKARTA, DISWAY.ID– Harga beras yang terus meroket sejak Agustus 2025 bukan karena kekurangan stok, melainkan akibat tata kelola perberasan nasional yang amburadul.

Hal ini diungkap Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam konferensi pers bertajuk “Menjamin Hak Publik atas Beras Berkualitas dan Terjangkau” pada Rabu, 3 September 2025, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, membeberkan temuan mengejutkan dari pemantauan di berbagai daerah dan ritel, sekaligus memberikan lima rekomendasi mendesak untuk pemerintah. Apa saja penyebab chaos harga beras ini, dan bagaimana solusinya?

BACA JUGA:Misteri Jurist Tan, Eks Tangan Kanan Nadiem Makariem yang Terus Diburu Kejagung

Harga Beras Meroket, Kualitas SPHP Dikeluhkan

Pemantauan Ombudsman sejak Agustus 2025 di Karawang, Pasar Induk Beras Cipinang, 137 ritel tradisional di 25 provinsi, hingga ritel modern di Jabodetabek, mengungkap fakta mencengangkan.

Pasokan gabah ke penggilingan padi menurun drastis, dan delapan dari 35 ritel modern di Jabodetabek bahkan kehabisan stok beras untuk dijual.

Harga beras premium kini berkisar Rp14.700–Rp32.400 per kilogram, sementara beras non-premium dijual Rp21.000–Rp37.500 per kilogram. 

Beras operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dihargai Rp12.500 per kilogram tersedia, tapi kualitasnya menuai keluhan masyarakat.

“Beras SPHP sering dianggap kurang layak, baik dari segi mutu maupun rasa,” ungkap Yeka. Kondisi ini memperparah situasi, di mana masyarakat dihadapkan pada harga mahal, kualitas rendah, dan distribusi yang tersendat.

BACA JUGA:Pakar Hukum UI: Penetapan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Sudah Sesuai

Cadangan Beras Bulog Mengkhawatirkan, Potensi Kerugian Rp4 Triliun

Lebih memprihatinkan lagi, Ombudsman mencatat cadangan beras pemerintah di Bulog dalam kondisi kritis. Dari total stok 3,9 juta ton, lebih dari 1,2 juta ton sudah berumur di atas enam bulan.

“Ini berpotensi menyebabkan disposal hingga 300 ribu ton, dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp4 triliun,” tegas Yeka. 

Sumber: