Pastikan Data Stunting Lebih Valid, BKKBN Dorong Pendataan yang Inklusif
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto--Anisha Aprilia
JAKARTA, DISWAY.ID – Luasnya negara Indonesia membuat angka dan data kependudukan termasuk kasus stunting menjadi tantangan.
Maka, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menekankan pentingnya pendataan secara inklusif.
BACA JUGA:BKKBN Gelar Program Gerakan 1 Jam Tanpa Gawai, Bentuk Waktu yang Berkualitas Keluarga
“Data inklusif menjadi penting, karena kita memang harus punya data secara menyeluruh, bukan data yang disebut sebagai agregat (terpisah-pisah). Kalau hanya agregat kita enggak tahu. Misalnya kasus stunting yang datanya masih agregat,” ujar Bonivasius dalam temu media bersama UNFPA dalam rangka memperingati Hari Kependudukan Sedunia tahun 2024 di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.
BACA JUGA:Gara-Gara Judi Online Rumah Tangga Hancur, Ini Langkah BKKBN
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar program-program pemerintah berjalan dengan lancar.
"Data Inklusif dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber daya lainnya," ungkapnya.
BACA JUGA:Efektif untuk Mencegah Stunting, BKKBN: Ikan Lele Lebih Baik Gizinya Dibandingkan Daging Sapi
Ia menjelaskan di BKKBN sendiri memiliki program pendataan keluarga yang dilaukan setiap lima tahun sekali dan akan dimutakhirkan setiap tahun.
"Dari data-data yang inklusif tersebut, para pemangku kepentingan dapat mengetahui pasangan-pasangan mana yang mesti diberikan intervensi, dan bukan hanya dari BKKBN, melainkan juga oleh lintas sektor," imbuhnya.
BACA JUGA:BKKBN Minta Generasi Muda Menikah di Usia yang Tepat
Sementara itu, Representatif Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Population Fund (UNFPA) untuk Indonesia Hasan Mohtashami menyampaikan, data kependudukan yang terpilah dan inklusif mesti menjadi bagian penting dari Indonesia yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta pada tahun 2024 (data Badan Pusat Statistik).
“Terkait inklusivitas data, data terpilah itu amat penting. Kalau kita melakukan survei atau sensus di tingkat nasional, Indonesia dengan 17 ribu pulau ini, kita tidak bisa mengumpulkan Indonesia di satu kotak saja. Di tingkat provinsi, kabupaten, data terpilah ini penting sehingga proses-proses survei dan sensus tidak boleh hanya di tingkat nasional, tetapi turun di provinsi dan kota, sehingga datanya inklusif, terpilah serinci mungkin,” ucapnya.
BACA JUGA:Ajak Masyarakat Peduli Kesehatan Reproduksi, BKKBN Gelar Lomba Ajang Kespro Kawula Muda 2024
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: