Heru Budi Ancam Cabut KJP Jika Melanggar Aturan Ini, Kucurkan Dana Rp18.2 Triliun untuk Progam Safety Net
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan anggaran Rp18.2 Triliun untuk program safety net (bantuan sosial).-Candra Pratama-
JAKARTA, DISWAY.ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan anggaran Rp18.2 Triliun untuk program safety net (bantuan sosial).
Adapun dua diantara bantuan tersebut adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
Hal tersebut disampaikannya ketika acara penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk para pelajar se-Jakarta di Gedung PKK, Jakarta Selatan, pada Senin, 5 Agustus 2024.
BACA JUGA:Kecelakaan Mobil oleh Bocah 9 Tahun, Polisi Sebut Kendaraan Milik Tetangga
BACA JUGA:Gregoria Menjadi Satu-satunya Atlet Indonesia yang Meraih Medali Olimpiade Paris 2024 Sejauh Ini
"Kami laporkan ke bu Tito bahwa kami, DKI Jakarta memiliki anggaran kurang lebih 18,2 triliun itu untuk menjaga, membina, sosial Savety net.
Itu dikucurkan salah satunya adalah Kartu Jakarta Pintar. Begitu juga diberikan kepada kartu mahasiswa unggul, ada 19.000 sekian Kartu Jakarta mahasiswa unggul," ujar Heru.
Heru Budi menegaskan, jika ada para pelajar yang menggunakan anggaran KJP ataupun KJMU untuk membeli ataupun kedapatan merokok maka pihaknya tak segan-segan mencabut dana bantuan pendidikan itu.
BACA JUGA:Masa Depan Osimhen Berubah saat PSG Berusaha Bajak Alvarez dari Manchester City
BACA JUGA:Membanggakan, 2 Siswa SMAN 1 Tangsel Dulang Prestasi Lomba Bulu Tangkis Tingkat SMA/SMK Sederajat
Bukan hanya sekedar rokok konvensional, tetapi juga termasuk rokok elektrik. Seperti vape, pods dan lainnya.
Tak berhenti disitu, orang nomor satu di Jakarta saat ini menambahkan, untuk pelajar yang terlibat dalam kasus tawuran, pihaknya juga akan memutus KJP si penerima.
Sebab, lanjut Heru, KJP sudah dijalankan oleh Pemprov DKI untuk meringankan beban orang tua dalam bidang pendidikan. Entah untuk membeli seragam sekolah, maupun membayar iuran bulanan pendidikan.
"Kami memproses itu di 2015 dijalankan kalau gak salah 2015 pertengahan, sampai hari ini. Esensinya adalah bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi. Maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan. Anggarannya yang dibutuhkan 2 triliun untuk Kartu Jakarta Pintar," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
