Pj. Gubernur Heru Minta Pemprov DKI Jakarta Berinovasi Turunkan Prevalensi Stunting 13,2%

Kondisi ini membuat Dinkes Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memberikan penyuluhan terkait edukasi cara pencegahan dan penanganan stunting, mulai dari remaja putri melalui sekolah.

BACA JUGA:1.065 Atlet Kontingen Jakarta Menuju PON Aceh-Sumut 2024, Heru Budi: Harus Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

"Penyuluhan juga dilakukan berkolaborasi dengan KUA (Kantor Urusan Agama) terhadap calon pengantin terkait persiapan kehamilan, sehingga anak yang kelak dilahirkan dapat tumbuh sehat dan bebas stunting," beber Ani. 

Sementara, langkah menekan prevalensi stunting ada dua cara, yaitu intervensi spesifik dengan melakukan skrining anemia kepada remaja putri, pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dan ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), pemberian Ais Susu Ibu (ASI) Eksklusif, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, PMT kepada balita bermasalah gizi, tata laksana kepada balita gizi buruk, tata laksana balita stunting sesuai standar, serta pemberian imunisasi dasar lengkap kepada balita. "Untuk langkah sensitif meliputi pemeriksaan dan konseling calon pengantin, layanan KB (Keluarga Berencana) pascapersalinan, dan upaya stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)," urai Ani.

Inovasi lain untuk menekan angka stunting melalui Rembuk Stunting, seperti di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menjelaskan, dalam program itu ada kegiatan Bapak Angkat yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap kecamatan untuk menjadi orangtua asuh anak stunting. 

Sedangkan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengemukakan, Rembuk Stunting sudah berjalan sejak 25 Juli 2024.

Pj. Gubernur Heru Budi menyambut kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencegah stunting di Jakarta. --

Pihaknya menggalakkan program Gerakan Orang Tua Asuh Anak Stunting (Go Tuntas) yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, untuk wajib mengasuh anak stunting dengan anggaran Rp1,3 juta per bulan, didampingi ahli gizi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).  Dana itu digunakan untuk pemberian makanan bergizi.

Secara terpisah, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Satuan Kerja DKI Jakarta, khususnya di kelurahan dan kecamatan, melakukan terobosan agar dapat menekan angka stunting pada 2024 hingga di bawah 5 persen. Salah satunya dengan menggencarkan pemberian suplemen vitamin dan nutrisi melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terhadap balita. 

BACA JUGA:Lewat JITEX 2024, Pj. Gubernur Heru Dorong Peningkatan Produk UMKM Berstandar Internasional

Menurut Mujiyono, pemberian ASI eksklusif terhadap balita juga menjadi salah satu upaya membangun ekosistem, agar ibu menyusui memberikan ASI eksklusif, dari masa menyusui sampai  bayi mendapatkan makanan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Ditbalnak BKKBN), Retno Dewi Puspitasari, menerangkan, pihaknya sudah membentuk kader Bina Keluarga Balita (BKB), termasuk di Jakarta, dalam upaya penurunan sunting. 

BKB merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita-anak yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua (ayah, ibu, serta anggota keluarga lain), untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak balita. Penyelenggaran kelas pengasuhan di kelompok BKB ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. "Untuk mendukung hal tersebut, telah disediakan media BKB Kit Stunting yang dapat dijadikan sebagai media pendukung," papar Retno. (*)

 

Sumber: