Komite Solidaritas Profesi Sebut Kemenkes Bohong Atas Dugaan Bullying dan Pemalakan PPDS Undip, Rencanakan Langkah Hukum ke Bareskrim
Kolaborasi Anti Kebohongan yang terdiri dari LBH Undip, Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Komite Solidaritas Profesi dan Satuan Anti Kebohongan menyebut bahwa pihaknya akan melakukan langkah hukum terhadap Kementerian Ke-dok disway-
"Adanya pemalakan atau pemungutan dari senior itu tidak benar. Pemungutan dana itu kolektif kita bersama satu angkatan. Nominalnya juga sesuai kesepakatan dari satu angkatan, tidak ada patokan harga untuk kumpulan satu angkatan itu per bulannya berapa," kata KF pada kesempatan yang sama.
Ia pun mempertanyakan kapasitas Kemenkes untuk memberhentikan sementara program PPDS di RS Kariadi.
"Kewenangan untuk menghentikan sebuah program studi bukanlah ada di Kementerian Kesehatan. Kewenangan itu ada di Kementerian Pendidikan karena izin prodi itu ada di Direktorat Kelembagaan," tandas Nasser.
BACA JUGA:Cara Beli E-Meterai di Website Peruri untuk Daftar CPNS 2024, Lengkap Cara Pakainya
BACA JUGA:Sepasang Kekasih Disiram Air Keras Oleh Dua Orang Pemuda di Duri Kosambi Jakbar
Begitu pula dengan pemberhentian praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko yang dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan selama proses penyelidikan.
"Kami sedang merundingkan untuk melakukan upaya hukum, jadi kita akan melaporkan ke Bareskrim sebagai perbuatan pencemaran nama baik. Fitnah dan pencemaran nama baik dengan Pasal 310-311 KUHP," ungkapnya.
"Kita punya alat bukti surat yang mencantumkan bunuh diri, padahal tidak ada bunuh diri," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
- Share:
