Pemprov DKI Targetkan Pembangunan PLTS Hasilkan 200 MW dan Net-Zero Emisi Karbon 2050

BACA JUGA:Bank DKI Berikan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis Pemprov DKI Jakarta

BACA JUGA:Genjot Investasi, Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Promosi Melalui Event

PLTS Rooftop mulai dibangun pada 2007 di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kala itu, pembangunannya berasal dari dana dekonsentrasi Kementerian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM). Hingga 2023, PLTS yang dibangun di Jakarta sudah mencapai kapasitas 28,1 MW. 

Lokasi pembangunannya tersebar di seluruh wilayah administrasi Jakarta, terutama gedung yang memiliki akses publik, seperti RSUD, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sekolah, dan GOR.

"Tujuan lain pembangunan PLTS itu untuk dapat memberikan informasi pembangunan mengenai energi baru terbarukan. Di gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta sendiri, kapasitas PLTS yang dibangun sebesar 3,8 MW. Dampak lain dari PLTS Rooftop adalah pengurangan CO2 (emisi) sebesar 22.000 ton CO2," ujar Hari.

Dia mengungkapkan, Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta pada 2024 ini membangun delapan PLTS Rooftop, dengan kapasitas listrik sebanyak 220 kWp (kilowatt peak/daya maksimum yang dihasilkan tenaga surya). Lokasinya berada di gedung sekolah, GOR, dan Puskesmas, dengan sistem on grid.

BACA JUGA:Pj. Gubernur Heru Minta Pemprov DKI Jakarta Berinovasi Turunkan Prevalensi Stunting 13,2%

BACA JUGA:Cek Besaran Gaji CPNS Pemprov DKI Jakarta Terbaru 2024, Tembus Rp20 Jutaan!

Sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 2 Tahun 2024, tidak ada proses ekspor-impor daya/jual beli ke grid PLN. "Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLTS Rooftop tahun 2024 sebesar Rp 6,026 miliar," tutur Hari.

Menanggapi hal itu, pakar bioteknologi lingkungan Firdaus Ali menilai, penggunaan PLTS Rooftop di Jakarta sangat berdampak bagi lingkungan. 

Menurutnya, setidaknya ada dua keuntungan yang didapat dari penggunaan panel surya atau PLTS. 

"Pertama, mengurangi ketergantungan kita dari energi fosil. Kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca yang jumlahnya harus kita kendalikan," ucapnya kepada Disway.id.

Bahkan, lanjut Firdaus, pemerintah harus memberikan insentif agar pemanfaatan tenaga surya bisa menjangkau masyarakat umum. Hal itu bisa sangat menekan konsumsi energi fosil di tengah masyarakat. 

BACA JUGA:Pemprov DKI Kembangkan Jakarta Entreprenuer Agar UMKM Mampu Bersaing di Pasar Global

BACA JUGA:Pemprov DKI Bakal Tambah 6 Lokasi Disinsentif Tarif Parkir Baru untuk Udara Bersih Jakarta

Sumber: