Jejak Film G30S PKI yang Diputar Rutin Era Orde Baru dan Nasibnya Kini

BACA JUGA:Pengakuan Kolonel Abdul Latief Tentang G30S, Dikhianati Soeharto dan Jebloskan ke Penjara

Mengapa film G30S PKI tidak lagi ditayangkan di televisi nasional? Alasan utamanya adalah karena film G30S/PKI tidak lagi diwajibkan diputar setelah pemerintahan Soeharto berakhir dan era reformasi dimulai.

Pada tanggal 30 September 1998, Departemen Penerangan (Deppen) secara resmi menyatakan bahwa film G30S/PKI telah terlalu sering ditayangkan. Dirjen RTF Deppen, Ishadi SK, mengatakan, "Karena terlalu sering diputar, filmnya juga sudah kabur."

Di sisi lain, Menteri Penerangan saat itu, Muhammad Yunus, juga memberikan kritik terhadap film G30S/PKI dalam Rapat Kerja Menpen dan Komisi I DPR pada tanggal 23 September 1998.

Menurutnya, film-film seperti Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Janur Kuning, dan Serangan Fajar yang mengangkat tokoh-tokoh tertentu tidak lagi relevan dengan situasi dinamika reformasi. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa TVRI dan televisi swasta tidak akan menayangkan lagi film Pengkhianatan G30S/PKI mulai dari tanggal 30 September mendatang.

BACA JUGA:Ini Lirik dan Sejarah Singkat Lagu Genjer-genjer, Identik dengan G30S/PKI di Masa Lalu

Seiring dengan berakhirnya era wajib tayang film G30S/PKI, film tersebut tetap menjadi bagian sejarah yang penting dalam memahami peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun tidak lagi ditayangkan secara rutin di televisi, film ini tetap menjadi sumber informasi dan materi pembelajaran yang berharga bagi generasi muda Indonesia.

Dimensi keberagaman pendapat dan interpretasi mengenai peristiwa G30S/PKI juga menjadi bagian penting dari proses diskusi dan refleksi mengenai masa lalu bangsa.

Dengan demikian, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI mungkin tidak lagi tayang secara teratur di televisi nasional, namun memiliki nilai historis yang tak terbantahkan. Penting bagi kita untuk terus mempelajari dan mengenang peristiwa-peristiwa bersejarah seperti ini agar dapat memperkuat identitas dan kesatuan bangsa Indonesia di masa depan.

Sumber: