BPH Migas Terus Rangkul Pemprov Guna Awasi BBM Subsidi, Bidik Seluruh Provinsi di Indonesia

JAKARTA, DISWAY.ID-- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyerahkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM subdisi solar maupun pertalite kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BACA JUGA:Penjualan BBM Rendah Sulfur Bakal Diperluas, BPH Migas Beberkan Tantangannya

BACA JUGA:BPH Migas Ajak Generasi Z Awasi Penyaluran BBM Subsidi, Langsung Lapor Temui Kecurangan

Dokumen tersebut selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra. 

“Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran BBM subsidi solar dan pertalite oleh kedua belah pihak,” tutur Erika Selasa 8 Oktober 2024.

BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemrov Sulut Awasi Penyaluran BBM Subdisi Makin Tepat Sasaran

BACA JUGA:BPH Migas Cek Stok BBM Jelang Pilkada dan Nataru: Insya Allah Aman

Dikatakan Erika, PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan surat rekomendasi berbasis aplikasi XStar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

"Lalu juga menberika dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran BBM subsidi yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan," terang Erika.

"Dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran BBM subsidi solar dan pertalita sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya," tambah Erika lagi.

BACA JUGA:BPH Migas Siap Dukung Kebijakan BBM Ramah Lingkungan: Tinggal Menunggu Peraturan Menteri

BACA JUGA:BPH Migas Siap Menerapkan BBM Rendah Sulfur untuk Kapal ASDP

Sebagai informasi, PKS antara BPH Migas dengan Provinsi Sultra merupakan PKS ke sepuluh.

Sumber: