Pengamat Tanggapi Majunya Rudi Mas'ud di Pilgub Kaltim: Dinasti Politik Picu Ketidakadilan

Pengamat Tanggapi Majunya Rudi Mas'ud di Pilgub Kaltim: Dinasti Politik Picu Ketidakadilan

Neni Nurhayati selaku Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini dan menyebut dinasti politik membawa ketidakadilan dengan majunya Rudi Mas'ud di Pilgub Kaltim.-dok disway-

JAKARTA, DISWAY.ID - Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim) kali ini diwarnai dengan isu dinasti politik, di mana pengamat tanggapi majunya Rudi Mas'ud di Pilgub Kaltim.

Majunya Rudi Mas'ud di kontestasi lima tahunan ini ditanggapi oleh Neni Nurhayati selaku Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP).

Neni Nurhayati mengkritisi keras fenomena dinasti politik ini dan menyebut dinasti politik membawa ketidakadilan.

Rudi dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

BACA JUGA:National Dance Competition Siap Digelar, Tantang Siswa dan Mahasiswa Berkarya dengan Sentuhan Budaya Nusantara

BACA JUGA:Banyak Lupa saat Bersaksi di Sidang Pungli Rutan KPK, Aziz Syamsudin: Saya Ini Manusia Biasa Juga

Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Walikota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati Penajam Paser Utara yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu yang lalu.

Neni menyebut politik dinasti basis utamanya yakni mengutamakan kepentingan pribadi dan saat memimpin pastinya akan bersikap menguntungkan kelompoknya.

Tidak hanya itu, dinasti politik juga erat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

BACA JUGA:Viral Detik-detik Siswa Asal Medan Hilang Terseret Ombak di Tebing Kedung Tumpang Kediri, Netizen: Semoga Husnul Khotimah

BACA JUGA:Gerindra: Sejumlah Tokoh yang Dipanggil Prabowo ke Kertanegara Bersedia Jadi Menteri

"Dari sini akhirnya bisa muncul KKN. Ini karena tak ada profesionalisme yang tercipta. Ujung dari semuanya hadirnya ketidakadilan," jelasnya.

Sikap menguntungkan kelompok, kata dia, dengan menaruh posisi atau jabatan publik bukan atas dasar kapasitas atau meritokrasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: