Cerita Gibran Suratnya Dicuekin Nadiem, Tanyakan Soal Zonasi dan Penghapusan UN

JAKARTA, DISWAY.ID - Saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakart, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ungkap suratnya dicuekin Nadiem.

Menurut Gibran, saat itu dirinya berkirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) periode sebelumnya, Nadiem Anwar Makarim dan masih menjabat sebagai Walikota Solo.

Namun demikian, ia mengaku tidak mendapatkan tanggapan sama sekali hingga ia menjabat sebagai Wakil Presiden.

BACA JUGA:Guru Honorer Supriyani Dibebaskan Dari Semua Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

BACA JUGA:Profil Hector Souto Pelatih Asal Spanyol yang Bawa Indonesia Juara Piala AFF Futsal 2024

"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Walikota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan (Nadiem), namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapatkan tanggapan," ungkap Gibran pada Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, 11 November 2024.

Surat yang dikirimkannya ini berisi tentang berbagai persoalan pendidikan yang terjadi di wilayahnya, seperti zonasi dan penghapusan UN.

"Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Walikota mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawasan sekolah, dan masalah Ujian Nasional," paparnya.

BACA JUGA:Brimo Dipakai UMKM di Baturaja

BACA JUGA:Kapan Hari Ayah Nasional 2024? Ini 5 Cara Merayakan dan Ucapan Penuh Doa

Gibran pun membandingkan menteri pendidikan terdahulu tersebut dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti yang saat ini tengah menjabat.

"Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari akmil, kita langsung koordinasi dan klik untuk masalah-masalah (seperti) zonasi," sebutnya.

Sementara itu, ia juga mengungkapkan isi surat yang dikirimkannya, tertanggal 15 Juli 2024.

Pada permasalahan pertama, ia menyinggung permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang meliputi berbagai jalur, mulai dari zonasi, afirmasi, prestasi, hingga perpindahan orang tua.

Sumber: