Grab dan OVO Resmi Jadi Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Pengamat: Jangan Hanya Untuk Kepentingan Bisnis

JAKARTA, DISWAY.ID - Keterlibatan beberapa perusahaan swasta seperti Grab dan OVO dalam program makan siang gratis (MBG) yang diusung oleh Pemerintah Indonesia menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan.

Pasalnya, keterlibatan swasta dalam program seperti MBG memerlukan tingkat transparansi yang tinggi. Tanpa itu, risiko munculnya konflik kepentingan menjadi sangat besar.

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait motif, transparansi, dan keberlanjutan program yang harus dijawab agar inisiatif ini tidak sekadar menjadi “pencitraan” untuk kepentingan bisnis swasta.

BACA JUGA:Suami Wajib Tahu, Istri Sering Memendam Hasrat dan Perasaan saat Bercinta

BACA JUGA:Ehem! Kimberly Ryder Buka-bukaan, Banyak Terima DM yang Siap Jadi Ayah Sambung untuk Buah Hatinya

"Pertanyaan ini relevan, terutama mengingat regulasi di sektor teknologi dan fintech yang sering kali memberatkan pelaku usaha," kata Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Selasa 17 Desember 2024.

Selain itu, Achmad melanjutkan, keterlibatan swasta dalam program sosial harus dilakukan secara proporsional agar tidak menciptakan ketergantungan pemerintah pada entitas bisnis tertentu. 

"Dalam kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari jumlah orang yang terlibat, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan," tegas Achmad.

BACA JUGA:Sambut Nataru 2024/2025, TMII Gelar Pameran Pipilaka Calling

BACA JUGA:Bertransformasi ke Kementerian Imipas, Imigrasi Cetak Rekor dengan Raihan PNBP Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dalam hal ini, Achmad menilai bahwa pihak Grab dan OVO juga harus menunjukkan transparansi mereka dalam mempublikasikan hasil program, termasuk alokasi dana, jumlah penerima manfaat, dan keterlibatan mitra lokal.

Transparansi ini sendiri penting untuk menghindari persepsi negatif dari publik.

Selain itu, Pemerintah juga harus berhati-hati agar keterlibatan swasta tidak menciptakan ketergantungan yang melemahkan posisi mereka dalam pengambilan kebijakan.

BACA JUGA:Ketahui 3 Syarat Jika Ingin Melahirkan dengan Metode Water Birth ala Nikita Willy

Sumber: