Pengamat Ingatkan Risiko Penggunaan APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, DISWAY.ID - Wacana penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi.

Menurut Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengkritisi RAPBN 2025 yang menetapkan alokasi Rp71 triliun untuk MBG. 

BACA JUGA:Ahli Gizi Akan Dilibatkan Untuk Menu Program Makan Bergizi Gratis

BACA JUGA:Prabowo Minta Maaf ke Orangtua dan Siswa yang Belum Dapat Makan Bergizi Gratis, Tunggu Akhir 2025

Menurutnya, pertanyaan yang muncul adalah apakah jumlah ini realistis untuk mendukung program sebesar MBG. 

"Mengandalkan dana non-APBN untuk program sebesar ini juga memiliki risiko tersendiri. Pertama, sifat sukarela dari dana zakat, infak, dan sedekah membuat pendanaannya tidak stabil. Jika target penerimaan dari sumber-sumber ini tidak tercapai, kelangsungan program bisa terancam," ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Senin 20 Januari 2025.

Selain itu, Achmad melanjutkan, penggunaan dana non-APBN untuk program pemerintah dapat menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

BACA JUGA:Sempat Minta Maaf, Prabowo Yakin Makan Gizi Gratis Akan Tersalurkan Sepenuhnya di Akhir 2025

BACA JUGA:Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Mulai diakselerasi Kemenkes

Program MBG adalah janji kampanye yang sangat penting, dan pembiayaannya seharusnya menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. 

"Jika pemerintah terlalu mengandalkan dana dari masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi janji kampanyenya dapat menurun," pungkas Achmad.

Dalam hal ini, Achmad menilai bahwa Pemerintah harus menunjukkan komitmen penuh dalam mendanai program MBG sesuai dengan janji kampanye. Selain itu, langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengoptimalkan alokasi anggaran perlu dilakukan segera. 

BACA JUGA:Kepala BGN: Prabowo Sedih Banyak Anak Indonesia Belum Kebagian Makan Bergizi Gratis

"Misalnya, memperbaiki sistem perpajakan, mendorong investasi, dan meminimalkan kebocoran anggaran dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini," ujarnya.

Sumber: