Pansus 3 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Penyelenggara Reklame

Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung Mohammad Ulan Surlan mengatakan saat ini, pansus sudah menyusun pasal-pasal Perda penyelenggaraan reklame-DPRD Kota Bandung-
BANDUNG, DISWAY.ID -- Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Bandung sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame.
Pansus menyusun pasal-pasal terkait larangan pemasangan reklame diantaranya di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
BACA JUGA:Pansus 4 DPRD Kota Bandung Bahas Dua Raperda, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
BACA JUGA:Pansus 5 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda Demi Melindungi Perempuan Secara Nyata
Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung Mohammad Ulan Surlan mengatakan saat ini, pansus sudah menyusun pasal-pasal Perda tersebut.
Aturan baru yang akan diterapkan diantaranya, tidak akan ada lagi reklame yang dipasang di seluruh JPO yang ada di Kota Bandung.
"Kami ingin semua JPO, tidak ada reklame. Sebelumnya pembangunan JPO melalui kerja sama dengan swasta dan kompensasi pihak ketiga bisa pasang reklame. Tapi sekarang kami tidak mau seperti itu lagi," ujar ulan.
Menurut Ulan, saat ini ada beberapa JPO di Kota Bandung masih dipasangi reklame karena masih memiliki kontrak. Namun secara bertahap, tidak akan ada lagi reklame terpasang di JPO.
"Pemasangan reklame di JPO dilarang karena berbahaya untuk keselamatan dan keamanan warga masyarakat . JPO harus terbuka, tidak boleh tertutup reklame karena jika terjadi kriminal tak terlihat,"ujar politisi PKB ini.
Ulan juga menyebut, dalam Raperda ada pasal yang dihapus yang sebelumnya ada yaitu keberadaan Asosiasi Pengusaha Reklame di Kota Bandung.
"Keberadaan organisasi reklame tidak lagi menjadi bagian di Perda yang sebelumnya masuk dan bisa mengatur reklame ," ujar Ulan.
Menurut, Ulan Reklame dibahas dan diatur kembali karena saat ini keberadaan reklame sangat semrawut.
BACA JUGA:Jasa Marga Catat 500 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta, Terbanyak Menuju Trans Jawa dan Bandung
"Reklame di Kota Bandung semrawut sehingga mengganggu kenyamanan dan keindahan kota.hal karena banyak yang tak berizin tapi tidak ada tindakan bahkan ironisnya Pemkot tak punya data berapa jumlahbreklame ilegal," ujar.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: