Efisiensi Anggaran jadi Polemik, Ekonom: Perlu Evaluasi

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah kini masih menjadi topik yang menuai kritik oleh sejumlah besar masyarakat Indonesia. 

Bukan tanpa alasan, pelaksanaan efisiensi anggaran ini sendiri dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja dan efektivitas program-program yang telah dirancang oleh Kementerian atau Lembaga terkait.

BACA JUGA:Kebijakan Baru Kemensetneg, Efesiensi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat, Begini Isinya!

BACA JUGA:Waduh! Alasan Efesiensi, 200 Karyawan JD.ID Kena PHK

“Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemotongan belanja negara, tetapi juga bagaimana dana yang tersedia bisa digunakan secara lebih produktif,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Sabtu 8 Februari 2025

Misalnya, Achmad menambahkan, anggaran yang dikurangi dari pos kementerian bisa dialokasikan ke program yang lebih prioritas, seperti infrastruktur publik, bantuan sosial yang menyasar kelompok rentan, serta program penciptaan lapangan kerja.

“Apabila kalau efisiensi ini dilakukan bukan sekadar pemangkasan, melainkan refocusing anggaran ke sektor-sektor yang memiliki dampak luas bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka kebijakan ini bisa menjadi langkah yang tepat,” jelas Achmad.

BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Pemerintah Demi Hemat Pengeluaran, Pengamat Singgung Kabinet Gemuk

BACA JUGA:Anggaran IKN Diperdebatkan, Ekonom Minta Kejelasan dari Pemerintah

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini belum menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yaitu format kelembagaan kabinet yang besar dan kompleks.

Dalam hal ini, kabinet yang terlalu gemuk akan mengakibatkan pemborosan anggaran dalam bentuk biaya operasional, tunjangan, hingga birokrasi yang semakin berbelit.

“Pemerintahan Prabowo harus berani mengevaluasi kembali efektivitas kementerian dan lembaga yang ada. Kementerian dengan anggaran kecil tetapi beban kerja yang tumpang tindih dengan kementerian lain sebaiknya dilebur, hal ini akan mengurangi pemborosan anggaran sekaligus menyederhanakan jalur koordinasi kebijakan,” jelas Achmad.

Sumber: