Kebijakan Baru Kemensetneg, Efesiensi Perjalanan Dinas Luar Negeri Pejabat, Begini Isinya!

JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan Surat Edaran bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Surat tersebut ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 23 Desember 2024. Dalam surat edaran tersebut memuat arahan Presiden Prabowo yang membatasi jumlah peserta perjalanan dinas.

BACA JUGA:Ray Rangkuti Selalu salahkan Kebijakan Prabowo, Hendarsam: Ciri-ciri Orang Lapar dan Minta diperhatikan

BACA JUGA:Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Jasa, ASDP Sesuaikan Kebijakan Penalty Refund dan Reschedule Ferizy

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," tulis surat edaran tersebut, dikutip Kamis, 26 Desember 2024.

Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut, berikut isinya:

1. PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil kongkritnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah.

BACA JUGA:Heboh Kenaikan PPN 12 Persen, Ternyata Amanat Undang-undang Sejak 2021: Bukan Kebijakan Baru!

BACA JUGA:Ekonom Ungkap Tarif PPN 12 Persen Bakal Tingkatkan Inflasi: Kebijakan Ini Tidak Sesuai

2. PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

3. Kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Tugas belajar program diploma/sarjana/master/doktoral/post-doktoral: Sesuai permohonan.

B. Kurir diplomatik/tenaga ahli Indonesia penelitian/pengumandahan/detasering: Sesuai permohonan.

C. Misi olahraga: Sesuai permohonan dengan membatasi jumlah pendamping.

Sumber: