Ahli Pertambangan: Kampus Nekad Kelola Tambang, Siap-Siap Blunder Besar

BACA JUGA:RUU Minerba Atur Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang, Ini Tanggapan Kemendiktisaintek

BACA JUGA:Heboh Remaja Masjid Indonesia Temui Jokowi Beri Sinyal Minat Ikut Kelola Tambang, Netizen: Namanya Juga Nyari Cuan

"Kita harus tahu royalti ekspor lebih tinggi dibanding domestik. Ini belum termasuk sharing profit ke pusat dan daerah, bahkan wajib mengalokasikan duit untuk CSR dan tanggung jawab sosial," bebernya.

Di sisi lain, Zulfatun memberi dua pilihan pendanaan dengan melihatkan pihak ketiga atau memberikan hak konsesi ke investor.

Sehingga kampus bisa menerima fee, meski harus kehilangan kendali penuh atas tambang.

Kampus juga bisa mencari pinjaman dana yang berarti harus ada aset yang menjadi jaminan.

"Pilihan pertama, berarti kampus menjadi broker. Atau pilihan kedua, ada risiko break-even point (BEP) dalam industri tambang sangat panjang, dan ada risiko kerugian akibat fluktuasi harga batu bara, misalnya,” katanya.

BACA JUGA:Giliran PP Persis Ikuti Jejak PBNU dan Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Terungkap Alasannya

BACA JUGA:Muhammadiyah Terima Izin Kelola Tambang, Ini 4 Aspek yang Akan Disorot

Zulfatun menambahkan, kampus berhadapan dengan risiko yang lain yaitu kehancuran reputasi lantaran perguruan tinggi tersebut dinilai tidak independen atau tersandra kepentingan bisnis.

"Kampus akan kehilangan kredibilitas akademik akibat konflik kepentingan. Kampus bisa dianggap menyimpang dari tujuan awalnya sebagai institusi pendidikan dan penelitian," tandasnya.

Oleh karena itu, Zulfatun menyarankan agar para pimpinan kampus yang tergabung dalam forum rekotr memperkuat perannya dalam riset, inovasi teknologi, atau pendidikan pertambangan yang berkelanjutan, bukan malah menjadi pelaku bisnis tambang itu sendiri.

Sumber: