Efisiensi Anggaran Berpotensi Rugikan Ekonomi, Pakar Kebijakan Publik Sarankan Hal Ini

JAKARTA, DISWAY.ID -- Perencanaan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun yang diinstruksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto kini tengah menjadi polemik terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang harus menghitung ulang alokasi anggaran tahun 2025. 

Pasalnya, meskipun langkah ini penting dalam rangka menyesuaikan kebijakan fiskal dengan prioritas pembangunan, namun rencana ini dapat menghambat efektivitas kerja Menteri serta target penerimaan negara pada 2025 jika tidak dilakukan dengan baik.

"Setiap kementerian dan lembaga harus menyesuaikan rencana kerja mereka dengan struktur anggaran yang baru, termasuk mengatur ulang program-program prioritas. Jika proses ini berlangsung terlalu lama, maka bisa terjadi keterlambatan dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada realisasi penerimaan negara," ujar Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, saat dihubungi oleh Disway pada Rabu 12 Februari 2025.

BACA JUGA:Rumput Laut untuk MBG, Kemendiktisaintek Dorong Hilirisasi Pangan Bergizi

BACA JUGA:Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Kembali Gelar Aksi, Tuntut Kasus Hasto Diusut Tuntas

Menurut Achmad, efisiensi anggaran yang efektif tidak hanya sebatas memangkas belanja secara acak, tetapi harus berbasis pada analisis yang komprehensif terhadap dampak dari setiap kategori belanja. 

"Dengan pendekatan pembagian anggaran berdasarkan kategori Quartil (Q1-Q5), pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi area mana yang harus dipertahankan dan mana yang bisa diefisiensikan," jelas Achmad.

Dalam hal ini, kategori Q1 yang mencakup biaya yang langsung dan relevan dengan pelayanan publik, seharusnya tidak dipangkas sama sekali. Hal ini juga termasuk anggaran yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam beberapa kasus, efisiensi anggaran juga dilakukan dengan memangkas honorarium ini karena bukan belanja pegawai ASN langsung. Padahal, mereka adalah bagian dari layanan publik langsung dan relevan (Q1). 

BACA JUGA:Bertolak ke Pakistan, Prabowo Antar Langsung Kepulangan Erdogan di Lanud Halim

BACA JUGA:Wow! Selain Rubicon, Warga Beberkan Kades Kohod Juga Koleksi Puluhan Motor RX King

"Contohnya, dalam anggaran Kementerian Perhubungan, terdapat honorarium untuk tenaga non-ASN yang bertugas menjaga pintu perlintasan kereta api. Jika tenaga penjaga lintasan kereta api hilang akibat pengurangan anggaran, maka layanan publik langsung akan terganggu, dan potensi kecelakaan di perlintasan pun meningkat, yang berujung pada risiko korban jiwa," ucap Achmad.

Sementara itu, kategori Q2 yang mencakup biaya yang tidak langsung namun relevan dengan layanan juga sebaiknya tetap dijaga.

Hal ini dikarenakan anggaran dalam kategori ini sering kali berkaitan dengan operasionalisasi kebijakan, penelitian, serta peningkatan kapasitas aparatur negara yang memiliki efek jangka panjang terhadap efisiensi birokrasi.

Sumber: