Status Deddy Corbuzier Sebagai Stafsus Menhan Terancam Dibatalkan Buntut Marahi Anak-anak Penerima MBG

JAKARTA, DISWAY.ID - Status Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan terancam dibatalkan buntut marahi anak-anak penerima MBG yang disampaikannya di akun media sosialnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto yang mengatakan status Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan bakal dipertimbangkan kembali.

Pernyataan itu disampaikan Donny usai ditanya wartawan soal video Deddy yang sempat menuai kritik karena dinilai memarahi anak-anak penerima program Makan Bergizi Gratis.

BACA JUGA:Kehilangan Payudara Munculkan Rasa Tak Percaya Diri Pasien Kanker, Bedah Onkoplastik Beri Harapan

BACA JUGA:Kemenhan Beberkan Alasan Angkat Deddy Corbuzier Jadi Stafsusnya

"Itu nanti akan dipertimbangkan oleh pimpinan," ujar Donny saat ditemui usai menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis 13 Februari 2025.

Wamenhan menjelaskan bahwa pertimbangan untuk mengangkat Deddy sebagai stafsus karena kompetensinya di bidang media.

"Kompetensinya saudara Deddy Corbuzier di bidang media memang itu yang kami butuhkan ya sehingga kami mengangkat staf khusus sesuai dengan kompetensinya," kata dia.

BACA JUGA:Syarat dan Cara Pengajuan Pinjaman KUR BNI 2025 hingga Rp500 Juta, Cek Tabel Angsuran

BACA JUGA:Nomor HP Kamu Dapat Saldo DANA Gratis Rp700.000 Lewat Survei Online, Cek E-Wallet Sekarang!

Deddy Corbuzier sendiri dilantik oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai staf khusus (stafsus) di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta pada Selasa 11 Februari 2025 lalu.

Hal itu diketahui dari unggahan akun instagram milik Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin yang memposting saat melantik lima orang lainnya menjadi staf khusus di gedung Kemhan hari ini.

Selain pelantikan, Sjafrie juga menganugerahkan Satya Lencana Dharma Pertahanan kepada Deddy Corbuzier.

BACA JUGA:Perairan Tangerang Memanas! TNI AL Perketat Pengawasan, Pagar Laut Masuk Proses Hukum

Sumber: