Carut Marut Korupsi Pertamina, Haruskah Presiden Non Aktifkan Menteri BUMN?

JAKARTA, DISWAY.ID - Skandal korupsi Pertamina yang dibongkar Kejaksaan Agung membuat kinerja Kementerian BUMN disorot tajam.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto  berkomitmen memerangi korupsi dan akan memburu koruptor sampai ke kutub es.

BACA JUGA:Ahok Bongkar Peran Menteri BUMN di Korupsi BBM Pertamina: Mereka Punya Kuasa

BACA JUGA:Imbas Kasus Korupsi BBM Pertamina, Ekonom Soroti Kemungkinan Adanya Regulasi Baru dari Pemerintah

Hal itulah yang membuat pakar menyarankan Prabowo untuk segera menonaktifikan sementara Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Hal ini lantaran kerugian Pertamina mencapai Rp 1 kuadriliun untuk periode 2018 - 2023 oleh Kejaksaan Agung akibat dugaan permainan impor minyak di Pertamina Group. 

"Sebab, saat ini Tim Pidsus Kejagung sudah mentersangkakan 6 direksi Subholding Pertamina dan 3 direktur perusahasn swasta, ke depan diperkirankan ada beberapa anggota direksi Pertamina holding dan subholding akan menyusul menjadi tersangka," beber Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Minggu 2 Maret 2025. 

Yusri juga menyorot tajam sikap Erick Thohir yang selama lebih empat bulan ini memilih bungkam. Padahal Tim Pidsus Kejagung sejak awal Oktober 2024 sudah mulai menggeledah kantor dan rumah-rumah Direksi Pertamina Patra Niaga (PPN), Pertamina International Shipping (PIS), Kilang Pertamina International (KPI) dan Pertamina Hulu Energi (PHE).

Namun, mendadak baru pada Sabtu 1 Maret 2025 Erick mengatakan akan mengevaluasi dan mengganti direksi subholding yang sudah jadi tersangka, setelah sehari sebelumnya bertemu dengan Jaksa Agung sekitar jam 11.00 malam.

BACA JUGA:Tersandung Kasus Korupsi BBM, Apa Dampaknya ke Perekonomian Pertamina?

"Perlu diketahui, saya sudah pernah diwanwancara selama 3 jam oleh sekitar 14 penyidik Pidsus di gedung bundar pada awal Januari 2025, maaf sesuai kesepakatan bahwa saya harus menjaga kerahasiannya," beber Yusri. 

Menurut Yusri, dari pertanyaan yang diajukan ke saya, penilaian saya terhadap para penyidik Pidsus Kejagung sangat profesional dan sudah memiliki alat bukti lebih dari cukup. Sehingga kasus ini makin menguatkan mengungkapkan peristiwa pidana yang kerugiannya sangat dahsyat dan melibatkan banyak pihak.

"Karena soal kualitas dan harga BBM itu menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak termasuk kita sendiri, maka perlu kita dukung penuh pihak Kejaksaan Agung dalam membongkar dugaan permainan impor ini agar terang benderang," ungkap Yusri. 

BACA JUGA:FSPPB Dukung Kejagung Usut Korupsi di Pertamina: Hormati Proses Hukum!

Jika menurut mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bahwa setelah dia menggebrak dugaan penyimpangan proses bisnis di Pertamina, sekitar 7 bulan dia memohon bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk melaporkan apa yang terjadi di Pertamina, tapi sayang entah alasan apa Presiden Jokowi mengabaikannya.

Sumber: