Alasan Penundaan Pengangkatan CPNS 2024 Diungkap Menpan RB

JAKARTA, DISWAY.ID - Rini Widyantini selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengungkapkan alasan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 ditunda.

Berdasarkan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS 2024 seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025.

Sementara peserta yang lolos PPPK 2024 tahap 1 dijadwalkan diangkat pada Februari 2025, dan tahap 2 pada Juli 2025.

BACA JUGA:Haji Haryanto Ngamuk Tuntut Dugaan Korupsi NU Center Kudus Diusut Tuntas

BACA JUGA:Jawaban Berkelas Anies Ditudingan Raja Juli Masjid Tempat Sindir Politik: Masjid Adalah Tempat Gagasan Keadilan Dibicarakan

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," kata Rini lewat keterangan resmi, Minggu, 9 Maret 2025.

Rini mengaku pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelaraskan data terkait formasi, jabatan, dan penempatan ASN maupun PPPK.

Di sisi lain, Rini mengungkapkan selama ini Terhitung Mulai Tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama, masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. 

BACA JUGA:Nama Zulhas Disinggung Netizen Saat Mentan Amran Tangkap Basah MinyakKita Kemasan 1 Liter Berisikan 750 ML

BACA JUGA:Jadwal Hillstate vs Red Sparks: Perebutan Posisi Kedua Reguler Liga Voli Korea, Megawati Hangestri Main Siang Ini?

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ingin menata hal tersebut sehingga memastikan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) pada 1 Maret 2026.

"Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN sedang menyiapkan road map pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi," jelasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi.

BACA JUGA:Alhamdulillah! Pemilik NIK e-KTP Ini Terdata Penerima Saldo Dana Bansos BPNT Rp2.400.000, Cek di Sini

Sumber: