Pagar Laut Tangerang Belum Dicabut Semua, WALHI: Pemerintah Lemah Tangani Isu Lingkungan dan Sosial

Pagar Laut Tangerang Belum Dicabut Semua, WALHI: Pemerintah Lemah Tangani Isu Lingkungan dan Sosial

Pagar Laut Tangerang Belum Dicabut Semua, WALHI: Pemerintah Lemah Tangani Isu Lingkungan dan Sosial-Disway/Candra Pratama-

TANGERANG, DISWAY.ID-- Pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten TANGERANG, belum sepenuh dicabut. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebut Pemerintah lemah dalam tangani isu lingkungan dan sosial.

"Pagar bambu masih berdiri kokoh, mengancam ekosistem laut dan menghambat mata pencaharian nelayan setempat. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam menangani isu lingkungan dan sosial," ujar Manajer Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat WALHI, Ferry Widodo, Senin, 17 Maret 2025.

BACA JUGA:Pagar Laut Tengerang yang Masih Tersisa 600 Meter Harus Dicabut Pakai Alat Berat, Nelayan: Ditarik Pakai Tagboat Gak Bisa

BACA JUGA:Pengakuan Nelayan, Merasa Dibohongi Lantaran Pagar Laut di Tangerang Masih Tersisa, 'Selesainya yang di Mana?'

Tak hanya itu, Ferry Widodo menilai bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang.

Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI AL telah mengklaim bahwa pagar laut sepanjang 30,16 KM di wilayah tersebut telah dibersihkan, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Oleh karena itu, WALHI mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan nyata. Membersihkan sisa pagar laut, memulihkan kerusakan ekosistem, dan memastikan nelayan dapat kembali melaut tanpa hambatan.

BACA JUGA:Pagar Laut di Perairan Tangerang Belum Sepenuhnya Dicabut, DKP Banten Akui Ada Kendala

BACA JUGA:Pagar Laut di Pesisir Tangerang Belum Sepenuhnya Dicabut, Nelayan: Kami Merasa Dibohongi!

"Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan untuk mencegah konflik dan ketidakadilan di masa depan," tuturnya.

WALHI menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan pembongkaran pagar laut, melainkan juga tentang keadilan lingkungan dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Menurut Ferry, nelayan Desa Kohod, yang menggantungkan hidupnya pada laut, merasa dikhianati oleh klaim pemerintah yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

"WALHI mendesak adanya audit independen terhadap proses pembongkaran pagar laut serta transparansi dalam pelaporan hasilnya," urianya.

BACA JUGA:Pagar Laut di Tangerang Belum Sepenuhnya Dicabut, Pemerintah Bohong?

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads