Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont Digerebek, Mensesneg: Demokrasi Boleh, Asal Jangan Keblabasan

JAKARTA, DISWAY.ID -- Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan masyarakat untuk berpraktik demokrasi dengan mengingat batasan.

Hal ini menanggapi penggerebekan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat, 14 Maret 2025.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan aliansi masyarakat sipil, berupaya menghentikan pembahasan RUU TNI tersebut yang dinilai dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

BACA JUGA:Menkeu Sri Mulyani: Implementasi Koperasi Desa Merah Putih Akan Dilakukan Secara Bertahap

BACA JUGA:Lebaran Sebentar Lagi! Pastikan Nama Kamu Terima Saldo Dana BLT BBM 2025

Di mana, rapat konsinyering Komisi I DPR RI ini dilakukan selama dua hari pada saat malam hingga akhir pekan di hotel mewah, bukan di kompleks parlemen saat hari kerja.

Prasetyo menjelaskan bagaimana sikap politik Presiden Prabowo Subianto dalam menangkap isu yang meresahkan masyarakat ini.

"Demokrasi boleh, tapi juga tidak boleh keblabasan," ungkap Prasetyo kepada awak media di Jakarta, 17 Maret 2025.

Ia mengingatkan semangat perbaikan pada upaya revisi undang-undang tersebut.

"Yang penting itu semangatnya harus yang konstruktif, energinya harus positif," tuturnya.

BACA JUGA:Pelindo Gelar Program Berbagi Ramadan 2025 di Seluruh Wilayah Kerja

BACA JUGA:Prabowo Resmikan 17 Stadion di Indonesia Berstandar FIFA: Ini Prestasi Jokowi

Termasuk ketika ada revisi RUU TNI, ia meminta masyarakat untuk memberikan masukan dengan cara yang baik.

"Kalaupun, mohon maaf, misalnya ada sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, kalau ada elemen-elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan, sampaikan dengan baik."

Sumber: