Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont Digerebek, Mensesneg: Demokrasi Boleh, Asal Jangan Keblabasan

"Disampaikan dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas bahwa apa yang dipolemikkan bukan adalah sesuatu yang memang mau dikerjakan. Jangan mempolemikkan sesuatu yang tidak ada. Nah itu, tolonglah itu dikurangi, ya, energi-energi yang seperti itu," tandasnya.

Ia menganggap praktik yang dilakukan perwakilan KontraS ini bertolakbelakang dengan semangat tersebut.

"Menurut saya, semangatnya itu yang penting. Semangat positif, semua hal bisa kita cari jalan keluarnya. Tapi kalau semangatnya sudah negatif, apapun dianggap kontra, apa yang dikerjakan dianggap selalu tidak baik, dianggap tidak benar, belum juga mulai bekerja sudah dicurigai," cecarnya.

BACA JUGA:Banyak Pihak Khawatir Dwifungsi di RUU TNI, Dasco Jamin DPR RI Tetap Jaga Supremasi Sipil

BACA JUGA:Menteri PANRB: Rekrutmen CASN 2025 Tunggu Penyelesaian Formasi 2024

Terkait dengan substansi RUU TNI, ia menegaskan bahwa poin-poin yang beredar di masyarakat masih berupa rancangan daftar inventaris masalah (DIM) dan tidak ada dalam pembahasan.

Menurutnya, hal ini perlu diwaspadai karena rawan dikotomi serta dibenturkan hingga muncul narasi angkitnya dwifungsi ABRI.

"Jadi tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement (pernyataan) yang seolah-olah ada dikotomi, kemudian disampaikan juga di masyarakat bahwa ini akan kembali ada dwifungsi ABRI. Tidak begitu," tandasnya.

Adapun revisi yang dilakukan, lanjut Prasetyo, berkaitan dengan penguatan TNI sebagai institusi negara yang bertugas melindungi kedaulatan dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa.

Sebagai jawaban atas perkembangan zaman, seperti upaya pertahanan kedaulatan bangsa di bidang siber yang selama ini belum diatur oleh undang-undang.

Sumber: