Pakar Hukum UM Surabaya Khawatirkan RUU TNI Renggut Kebebasan Akademik

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Satria Unggul Wicaksana menilai bahwa revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersifat inkonstitusional dan melanggar hak asasi manusia.

Ia juga mengkhawatirkan RUU TNI yang segera disahkan DPR tersebut berpotensi merenggut kebebasan akademik.

BACA JUGA:SATSET! Besok, RUU TNI Akan Disahkan Menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR

BACA JUGA:Istana: Pasal-pasal yang Dicurigai Bangkitkan Dwifungsi dalam RUU TNI Tak Terbukti

“Ketika impunitas yang dimiliki oleh TNI ini kemudian semakin menguat, ini juga dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan kampus,” kata Satria, dikutip 19 Maret 2025.

Disebutkannya salah satu kecemasan adalah TNI dapat melakukan sweeping atau operasi penertiban atas buku-buku yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Atau juga dapat membubarkan diskusi di kampus jika dianggap bertentangan dengan prinsip keamanan nasional,” katanya.

BACA JUGA:TB Hasanuddin: RUU TNI Tak Ubah Larangan Prajurit Berbisnis dan Berpolitik

BACA JUGA:TB Hasanuddin: Prajurit TNI Aktif di BUMN Harus Mundur atau Pensiun karena Tidak Masuk Dalam 15 Kementerian-Lembaga di RUU TNI

Menurutnya, impunitas TNI dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap situasi kebebasan akademik di Indonesia.

“Dampak impunitas juga menjadikan serangan yang sistematis terhadap insan akademik, melalui sweeping buku-buku kiri, pembubaran diskusi berkaitan isu Papua dan keamanan nasional, serta berbagai tindakan represi lainnya menjadikan situasi kebebasan akademik semakin memprihatinkan,” bebernya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa revisi UU TNI dapat melemahkan profesionalisme militer serta berisiko mengembalikan dwifungsi militer seperti di masa Orde Baru.

BACA JUGA:Menhum Tegaskan RUU TNI Bukan Perintah Prabowo

BACA JUGA:Utut Ungkap Pesan Megawati Terkait RUU TNI: Jangan Sampai Orba-Dwifungsi Kembali

Sumber: