Demonstran Siaga Bela-Belain Berkemah di Gedung DPR, Khawatir RUU TNI Disahkan Tengah Malam Diam-Diam

Sejumlah demonstran dari kalangan masyarakat sipil nekat berkemah di depan gedung DPR RI sebagai bentuk protes jelang pengesahan RUU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025.--Anisha Aprilia
JAKARTA, DISWAY.ID - Sejumlah demonstran dari kalangan masyarakat sipil nekat berkemah di depan gedung DPR RI sebagai bentuk protes jelang pengesahan RUU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025.
Salah satu perwakilan demonstran yang enggan disebutkan namanya menjelaskan bahwa mereka sudah mendirikan tenda sejak pukul 24.00 WIB, dengan tujuan untuk memblokade jalannya pengesahan RUU TNI.
"Kami khawatir pengesahan RUU TNI ini terjadi di malam hari, seperti yang terjadi dengan UU Omnibus Law," ujar salah satu demonstran.
"Fokus kami adalah untuk memblokade jalan bagi para elit pemerintah dan menyuarakan bahwa ada banyak cara lain untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi."
BACA JUGA:RUU TNI Disahkan Hari Ini, DPR Pastikan Tak Ada Dwifungsi ABRI
Ia menambahkan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk mencegah terjadinya pengesahan yang berlangsung secara diam-diam seperti yang pernah terjadi sebelumnya, serta untuk menolak pengesahan RUU TNI.
Demonstran ini juga mengungkapkan bahwa aksi mereka tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, melainkan diperkirakan sekitar 1.500 massa akan ikut bergabung dalam aksi penolakan ini.
BACA JUGA:Pakar Hukum UM Surabaya Khawatirkan RUU TNI Renggut Kebebasan Akademik
"Estimasi massa yang akan bergabung sekitar 1.500 orang, lebih banyak di depan Gedung DPR daripada di sini," ujarnya, seraya menjelaskan bahwa mereka berencana untuk tetap bertahan di lokasi tersebut hingga situasi kembali kondusif.
Dengan kesiapan dan tekad mereka untuk bertahan, para demonstran ini ingin memastikan suara mereka didengar dan mengingatkan pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU TNI tanpa perdebatan yang cukup.
BACA JUGA:Istana: Pasal-pasal yang Dicurigai Bangkitkan Dwifungsi dalam RUU TNI Tak Terbukti
Aksi ini menjadi salah satu langkah signifikan bagi masyarakat sipil untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: