Kuasa Hukum Hasto Sebut Dakwan terhadap Kliennya Sarat dengan Kriminalisasi Politik

JAKARTA, DISWAY.ID-- Tim Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya sarat dengan kriminisasi politik.

Dalam nota keberatan yang dibacakan, Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail menyebut bahwa kasus ini merupakan pembalasan atas pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari anggota PDIP. 

BACA JUGA:Hasto saat Bacakan Nota Keberatan: KPK Langgar Asas Proporsionalitas

BACA JUGA:Bacakan Eksepsi, Hasto Akui Terima Ancaman Akan Ditersangkakan Jika Pecat Jokowi dari PDIP

Ia mengungkapkan adanya ancaman yang diterima hasto sebelum penetapan tersangka oleh Komisi Antirasuah.

Maqdir menjelaskan bahwa pada 13 Desember 2024, Hasto dihubungi orang yang mengaku utusan lembaga negara dan diminta supaya tidak memecat Jokowi dan meminta Hasto mengundurkan diri dari jabatan Sekjen PDIP.

"Jika tidak, Hasto akan dijadikan tersangka KPK. Ini jelas intimidasi politik," kaya Magdir saat membacakan nota keberatan Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada Jumat, 21 Maret 2025.

BACA JUGA:Perintah Tenggelamkan Handphone kepada Kusnadi Diungkap Hasto: Dia Habis Ritual Ngelarung

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Jalani Sidang, Pendukung Teriakkan ‘Merdeka!’

Penetapan Hasto sebagai tersangka sehari sebelum Natal dinilai bentuk pelecahan terhadap keyakinan agama yang dianut Hasto.

"Ini bukan sekadar ketidaktahuan KPK soal tanggal merah. Ini arogansi kekuasaan yang sengaja mengganggu perayaan Natal klien kami,” kata Maqdir.

Lebih lanjut, Tim hukum Hasto juga menyinggung ketiadaan bukti konkret dalam dakwaan. 

Kuasa Hukum lainnya, Ronny Talapessy, KPK hanya mengulang keterangan saksi dari perkara lama tanpa fakta baru. 

BACA JUGA:Pengadilan Tipikor Jakarta Dipadati Simpatisan Hasto, Diantaranya Pakai Rompi Oranye

Sumber: