Perintah Tenggelamkan Handphone kepada Kusnadi Diungkap Hasto: Dia Habis Ritual Ngelarung

JAKARTA, DISWAY.ID - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan perintahnya terhadap Kusnadi yang minta tenggelamkan handphone, ia menyebut bahwa stafnya itu telah melakukan ritual ngelarung atau buang sial.

Hal ini diungkapkan Hasto saat membacakan Nota Keberatan atau Eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada 21 Maret 2025.

"Dari BAP Kusnadi yang dimaksudkan: 'Yang itu ditenggelamkan saja tidak usah mikir sayang dan lain-lain' adalah saya (Kusnadi) habis ritual ngelarung atau ritual membuang sial dan Sekretariat DPP PDI Perjuangan menyuruh saya untuk membuang pakaian yang saya gunakan," kata Hasto.

Hasto menyebutkan bahwa hal tersebut, membuat dirinya tertuduh dan merasa tersudutkan dan juga alat KPK untuk menetapkannya menjadi tersangka.

BACA JUGA:Berkah di Bulan Ramadan, Pengusaha Kosmetik binaan BRI Ini Omsetnya Meningkat Pesat

BACA JUGA:Curang! Kurang 460 Gram, Tabung Gas LPG Ilegal Terungkap di Bekasi

"Dakwaan ini selain tendensius, juga sangat menyudutkan terdakwa, terlebih dakwaan tersebut sudah disebarluaskan melalui media massa dan menjadi salah satu alasan KPK menetapkan saya sebagai tersangka," jelas Hasto.

"Akibatnya terjadi pembentukan opini publik bahwa saya telah melakukan Obstruction of Justice," sambungnya.

Adapun, Hasto merasa KPK mendiskreditkannya dengan adanya tuduhan menenggelamkan telepon genggam stafnya ini.

BACA JUGA:Hasto Kristiyanto Jalani Sidang, Pendukung Teriakkan ‘Merdeka!’

BACA JUGA:Tren Kanker Payudara pada Usia Muda: Kapan Harus Mulai Skrining?

"Dengan komitmen dan rekam jejak saya di atas, maka sekali lagi, terhadap tuduhan menenggelamkan telepon genggam Kusnadi tersebut benar-benar mendiskreditkan saya," tuturnya.

Di hadapan Majelis Hakim, Hasto juga menegaskan bahwa sejak awal sangat kooperatif dengan proses hukum yang berjalan.

"Saya tegaskan di hadapan yang mulia hakim bahwa saya sejak awal sangat kooperatif terhadap proses hukum di KPK. Saya menghormati KPK," imbuhnya.

Sumber: