TNI AL Pusing Karena Nunggak BBM Rp3,2 Triliun: Ganggu Operasional, Minta Disubsidi Seperti Polri
Miris betul nasib TNI Angkatan Laut (AL) yang mengaku kelimpungan dengan tunggakan BBM operasional kapal perang sebesar Rp3,2 Triliun ke Pertamina-TVR Parlemen-
JAKARTA, DISWAY.ID - Sungguh miris penjaga garda terdepan laut Indonesia harus dibikin pusing dengan tunggakan BBM untuk operasional.
Hal itulah yang dipaparkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) di Komisi I DPR RI.
BACA JUGA:KSAL: TNI AL Tunggak BBM Rp3.2 Triliun ke Pertamina, Berharap Adanya Pemutihan
BACA JUGA:Golkar Sebut Tak Ada Alasan Konstitusional untuk Ganti Wapres Gibran Seperti Usulan Purnawirawan TNI
M. Ali mengaku dibuat pusing dan meminta solusi dari pemangku kebijakan agar ada keringanan soal tunggakan BBM yang mencapai Rp3,2 Triliun ke Pertamina.
Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kami berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun dan saat ini kami sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan," kata Ali, Senin 28 April 2025.
Saking pusingnya, Ali meminta TNI AL mendapat diskresi atau perlakuan yang sama seperti Polri yakni diberi harga subsidi BBM Pertamina. Menurutnya, hal ini bakal meringankan TNI AL untuk menjalankan tugas di perairan Indonesia yang sangat luas.
"Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Nah, ini mungkin perlu disamakan nanti," ujar Ali.
Ali mengungkapkan, TNI AL saat ini harus membayar utang tunggakan bahan bakar kepada Pertamina sebesar Rp 3,2 triliun. Menurut dia, tunggakan ini sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL.
BACA JUGA:Polemik Makin Panas! BEM SI Sebut Pemerintah Coba Normalisasi Militerisme saat TNI Masuk Kampus
Ali berharap, Pemerintah bisa mendorong agar tunggakan bahan bakar ini diputihkan oleh Pertamina.
"Jadi, ini mengganggu sekali, mengganggu kegiatan operasional. Dan harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan," ujar dia.
Ali berharap, pembelian bahan bakar ke depannya dipusatkan di Kementerian Pertahanan.
Dia membeberkan, meski kapal sedang dalam posisi diam, namun segala hal mulai dari diesel dan AC tetap menyala.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:
