PKS Dukung Pemerintah Pembubaran Satgas Saber Pungli: Daripada Mati Suri

JAKARTA, DISWAY.ID -- Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto, pembubaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Nasir menjelaskan keberadaan Saber Pungli tersebut tak jelas, bahkan pelaku yang ditangkap tak signifikan.

"Karena (Satgas Pungli) enggak jelas. Jadi dia tidak efektif dan implementatif. Dan tangkapannya juga kecil, kemudian yang ditangkap juga enggak signifikan," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

BACA JUGA:Daftar Kampus Terbaik di Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi THE Impact Ranking 2025 dalam Pengentasan Kemiskinan

BACA JUGA:Cara Daftar Ulang SPMB 2025, Jika Terlewat Kamu Bisa Kehilangan Kesempatan

Terlebih, kata dia, Saber Pungli tersebut mati suri.

Oleh karena itu, ia menilai tim Saber Pungli tersebut harus dibubarkan.

"lya daripada dia mati suri, daripada Satgas Pungli itu mati suri, sebaiknya memang harus dilikudasi, harus dibubarkan. Karena memang seperti saya katakan tadi, gak jelas juga tupoksinya," jelas dia.

Politisi PKS ini mengatakan penindakan terhadap pungli telah dilakukan oleh instansi maupun kementerian/lembaga lewat kewenangan dan programnya.

Ia mencontohkan seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BACA JUGA:Kerek Daya Saing Industri, Kemenperin Soroti Pentingnya Kebijakan Harga Gas Bumi

BACA JUGA:Kawasan Industri jadi Penarik Utama Investasi, Kemenperin Berikan Apresiasi Kepada HKI

"Nah itu sebenarnya kan sudah bisa mencegah yang namanya Pungli tersebut. Tapi oleh karena itu saya termasuk yang mendukung bahwa Satgas Saber Pungli ini dibubarkan karena dalam pandangan saya tidak efektif, tidak implementatif," ungkapnya.

Meski dibubarkan, Nasir meminta pembubaran Satgas Saber Pungli tidak mereduksi komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik pungli di tingkat pusat.

Sumber: