Soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Dasco: Jangan Menuduh Ada Kepentingan Penguasa

JAKARTA, DISWAY.ID-- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, meminta semua pihak untuk tidak menuding  adanya kepentingan pemerintah di balik penulisan ulang sejarah Indonesia.

Ia menyebut penulisan ulang sejarah Indonesia ini akan dikawal oleh Komisi X DPR RI.

BACA JUGA:Alex Marquez Konsisten Podium di MotoGP Italia 2025, Federal Oil Beri Apresiasi

BACA JUGA:Tiga Helikopter Dikerahkan Bantu Evakuasi Pendaki Brasil yang Jatuh di Gunung Rinjani

"Begini, kita kan enggak tahu, jangan menuduh ada kepentingan dari penguasa kan itu baru akan didalami oleh Komisi X," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2025.

Ketua harian Partai Gerindra itu meminta, publik jangan terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum DPR melakukan pendalaman.

"Nah setelah didalami, baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang," tegasnya.

BACA JUGA:Soroti RUU Perkoperasian, Ahmad Labib: Kembalikan Semangat Gotong Royong, Waspadai Oligarki Desa

BACA JUGA:Momen HLH 2025, Menteri Lingkungan Hidup Jajal Sepatu dari Botol Plastik Bekas

Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek penulisan ulang sejarah. Rencananya, penulisan ulang sejarah ini akan diterbitkan 11 jilid buku sejarah yang akan mencakup berbagai aspek dari sejarah bangsa Indonesia.

Penulisan sejarah baru ini akan mencakup Sejarah Awal Nusantara, Nusantara dalam Jaringan Global: India dan Cina, Nusantara dalam Jaringan Global: Timur Tengah, Interaksi dengan Barat: 

Kompetisi dan Aliansi, Respons Terhadap Penjajahan, Pergerakan Kebangsaan, Perang Kemerdekaan Indonesia, Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi, Orde Baru (1967-1998), Era Reformasi (1999-2024), dan yang terakhir Faktaneka dan Indeks.

BACA JUGA:Kinerja Ekspor Industri Kerajinan Tangan Makin Tangguh, Kemenperin Gencarkan Katrol Daya Saing

BACA JUGA:Dedi Mulyadi Disebut 'Raja' oleh Wali Kota Bekasi, Ini Alasannya

Sumber: