Imigrasi Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri Gagalkan Keberangkatan 98 PMI ke Negara Konflik

Imigrasi Soekarno-Hatta dan Bareskrim Polri Gagalkan Keberangkatan 98 PMI ke Negara Konflik

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan 98 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang hendak berangkat ke negara konflik-Disway.id/Candra Pratama-

TANGERANG, DISWAY.ID -- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan 98 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang hendak berangkat ke negara konflik.

Dalam proses pencegahan keberangkatan terhadap PMI Ilegal itu, Imigrasi Soetta bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan BP2MI setempat.

BACA JUGA:Dorong Digitalisasi, Wamenkop Ajak Hipmi Gabung Kopdes Merah Putih

BACA JUGA:Ricuh Demo Kebijakan Imigrasi Trump Meluas ke 8 Kota, 212 Orang Ditangkap, Polisi Terluka

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto mengatakan, 98 calon PMI itu akan bekerja ke luar negeri secara nonprosedural. 

Para WNI tersebut rencananya akan diberangkatkan ke sejumlah negara konflik. Seperti Yaman, Arab Saudi, Kamboja, dan Malaysia.

"Seluruhnya diduga berangkat tanpa prosedur resmi yang ditetapkan pemerintah," kata Fanny, Rabu, 25 Juni 2025.

Dia menuturkan, modus yang digunakan oleh PMI ilegal adalah seolah-olah mereka berangkat secara mandiri atau difasilitasi oleh kerabat dan kenalan yang sudah lebih dahulu berada di luar negeri. 

Fanny menambahkan, proses identifikasi para calon PMI nonprosedural itu tidaklah mudah, karena banyak dari mereka menyamar sebagai pelancong atau wisatawan.

BACA JUGA:Program Makkah Route Imigrasi Arab Saudi-Indonesia Berikan Kemudahan 100.000 Jamaah Haji 2025

BACA JUGA:Imigrasi Bandara Soetta Gagalkan Keberangkatan Ratusan Jemaah Calon Haji Non Prosedural

Sementara itu, Subdirektorat III Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA/PPO) Bareskrim Polri, Kombes Amingga Primastito juga menambahkan terkait hal tersebut.

Menurut Amingga, pencegahan ini merupakan bagian dari upaya penanggulangan TPPO, terutama yang mengincar WNI untuk dikirim ke kawasan rawan konflik seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara.

 "Upaya pencegahan ini dilakukan agar para WNI tidak menjadi korban konflik seperti di Timur Tengah yang saat ini sedang terjadi peperangan," kata Amingga, Rabu.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads