Legislator Soroti Dampak Eskalasi Konflik Iran dan Israel, Minta Pemerintah Waspada

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti dampak eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat yang berisiko menyebabkan gejolak harga minyak global.

Menurutnya, langkah antisipatif penting dilakukan pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 yang dipatok sebesar 82 dolar per barel, guna menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional.

“ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini harga minyak masih di bawah angka itu, berkisar di 75 hingga 79 dolar," kata Misbakhun, dalam ketetangan persnya, dikutip Senin, 30 Juni 2025.

BACA JUGA:Raker dengan Komisi I DPR RI, Kemenlu Diingatkan Adaptif Merespon Dinamika Politik Global

"Artinya, dari sisi harga, kita masih sangat aman. Namun jika konflik terus berlanjut dan harga melampaui batas asumsi, maka kita harus bersiap dengan skenario pengurangan subsidi BBM dan skema kompensasi bagi masyarakat miskin,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga belum perlu melakukan pembiayaan baru selama harga ICP masih terkendali.

Namun jika harga minyak global melonjak, maka inflasi dan tekanan fiskal dapat meningkat secara signifikan.

 BACA JUGA:Hari Bhayangkara ke-79, Pimpinan DPR Apresiasi Kesiapan Polri Adaptasi Kemajuan Teknologi

“Kalau ICP melampaui 82 dolar dan naik ke angka 90 atau bahkan 100 dolar, maka skenario risiko harus dijalankan. Termasuk kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 10 persen, yang tentu akan berdampak terhadap inflasi dan beban subsidi,” jelasnya.

Meski demikian, berdasarkan simulasi yang disusun bersama analis ekonomi, termasuk dari Bank Mandiri, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merespons fluktuasi harga minyak.

Bahkan, kata Misbakhun, jika ICP naik hingga 100 dolar per barel, inflasi diprediksi tetap berada dalam batas aman, yakni sekitar 2,70 persen, atau naik 0,32 basis poin dari posisi saat ini.

BACA JUGA:Komisi II DPR RI Sebut Polemik Pulau di Indonesia Akibat Adanya Pemekaran Provinsi

“Ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal dan sosial. Jika subsidi BBM dikurangi, maka kompensasi bagi kelompok rentan dan masyarakat di garis kemiskinan mutlak disiapkan agar daya beli tidak tergerus,” tegasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menyusun strategi fiskal yang adaptif dan bertanggung jawab di tengah ketidakpastian geopolitik global. 

Sumber: